Ceknricek.com -- Rini Mariani Soemarno atau biasa dikenal Rini Soemarno terus saja menjadi sorotan. Paling anyar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini masuk dalam daftar orang yang tidak diizinkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjenguk terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, Sofyan Basir.
Perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 ini naga-naganya bakal menjadi saksi kasus korupsi pembangkit listrik tenaga uap tersebut, sehingga tidak boleh bertemu sang terdakwa.
Sofyan Basir (Fotografer : Ashar/Ceknricek.com)
KPK mendakwa eks Direktur Utama BRI, Sofyan Basir, membantu bekas Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih, menerima suap dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Sofyan dinilai memfasilitasi pertemuan antara Eni dan Kotjo dengan sejumlah direktur PLN untuk mempercepat pengesahan kontrak kerja sama pembangunan pembangkit di Riau tersebut.
Tapi bukan soal itu saja yang menarik tentang Rini. Sejauh ini nama Rini belum ada kaitannya dengan kasus tersebut. Hanya saja, menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo ini tentu tahu sedikit banyak terkait proyek PLTU tersebut.
Keselamatan
Boleh dibilang, Rini adalah menteri perempuan yang sangat kuat. Dibilang begitu, karena sudah banyak yang menghendaki dia diganti namun Presiden Joko Widodo tetap mempertahankannya. Bahkan DPR-RI telah merekomendasikan agar Jokowi memecat Rini terkait kasus PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Desember 2015. Sampai kini, Rini tetap bertahan. Jokowi tak menggubris rekomendasi wakil rakyat itu.
Presiden Joko Widodo dan Rini Soemarno (Foto : Nusantaranews)
Sebagai akibatnya, sejak itu DPR tidak lagi menganggap Rini sebagai mitra. Baru kali ini dalam sejarah, ada seorang menteri yang tidak dianggap sebagai menteri oleh wakil rakyat. Urusan rapat kerja dan lainnya antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI pun mesti diwakili menteri lainnya.
Seperti pada pekan lalu, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, terpaksa mewakili Rini dalam rapat kerja Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR-RI. "Diperlukan renovasi dengan pertimbangan aspek keselamatan karena cukup banyak kejadian plafon jatuh menimpa pegawai,” ujar Airlangga mengajukan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun depan senilai Rp345 miliar yang Rp50,9 miliar di antaranya untuk merenovasi gedung kementerian BUMN.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Foto : Doc.Kemenperin.go.id)
Rapat itu membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKA KL), dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2020. Airlangga mengajukan anggaran renovasi ruang kerja Kementerian BUMN untuk 9 lantai. Ruang kerja kementerian itu saat ini tidak nyaman untuk menampung tambahan 133 pegawai baru.
Pengajuan anggaran renovasi ini boleh jadi lucu. Maklum saja, Kementerian BUMN bertanggung jawab atas seluruh perusahaan pelat merah, ternyata masih menghadapi masalah ecek-ecek: kantor dengan plafon yang seringkali rontok.
Sebagai pengingat saja, berdasarkan data Kementerian BUMN, aset keseluruhan BUMN dalam 4 tahun terakhir atau sejak tahun 2015 hingga 2018 tumbuh rata-rata 12%. Tahun 2018 lalu, aset BUMN mencapai Rp8.092 triliun naik sebesar 12% dibandingkan tahun 2017.
Global 2000
Ironisnya lagi, pada saat bersamaan Rini justru tengah membanggakan kinerja empat BUMN yang masuk dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia pada 2019, yang dirilis majalah ekonomi asal Amerika Serikat, Forbes. Keempat BUMN yang masuk daftar, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
"Saya sangat bangga,” ucapnya, Kamis (13/6).“ Peringkat Forbes ini menunjukkan bahwa BUMN Indonesia memiliki daya saing yang kuat dengan perusahaan top global lainnya," lanjutnya.
One Nation (Foto : Doc.Kementrian BUMN)
Pencapaian tersebut menurutnya, juga tak lepas dari kinerja BUMN yang semakin kuat dan kokoh berkat kerja keras dan sinergitas yang dibangun melalui visi BUMN One Nation, One Vision, One Family, to Excellence.
"Saat pertama saya ditunjuk sebagai Menteri BUMN, keuntungan BUMN Rp143 triliun dan dengan kerja keras seluruh insan BUMN, pada 2018 untungnya di atas Rp200 triliun," ujarnya.
Dari laba semua BUMN itu, Rini menyebut, nilai penerimaan dividen oleh pemerintah mencapai Rp43 triliun. "Total jadi yang 2018 kami setorkan ke kas negara dari pajak PNBP sama dividen itu Rp432 triliun," katanya.
Ada sisi sukses pada diri Rini dalam menangani BUMN. Hanya saja, ada juga sisi kegagalan. Sampai kini masih ada 24 perusahaan pelat merah yang merugi. Kasus PT Krakatau Steel yang terpuruk di satu sisi, serta impor baja asal China yang membengkak menjadi tantangan serius bagi Rini.
