Ceknricek.com--Berita tentang pandemi Covid-19 memang menjadi berita utama semenjak virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Namun, banyak yang membuat konten yang menyesatkan berkaitan dengan virus Covid-19. Salah satu konten tersebut yang beredar adalah tentang Per 1 Juli 2021 mengurus SIM dan SKCK membutuhkan sertifikat vaksinasi Covid-19. Menurut Hasil Periksa Fakta Nadine Salsabila Naura Marhaeni (Universitas Diponegoro), hal tersebut adalah tidak benar.
Begini penjelasan yang dilansir oleh covid19.go.id:
Beredar sebuah narasi yang diunggah oleh akun Dewi Purnama yang mengatakan bahwa per tanggal 1 Juli 2021 untuk mengurus SIM dan SKCK membutuhkan sertifikat vaksinasi Covid-19.
Setelah melakukan penelurusan, hal tersebut tidak benar. Melansir dari laman berita Tempo, Kepala Sub Direktorat SIM Korlantas Polri Komisaris Besar Djati Utomo memastikan hal tersebut merupakan berita yang tidak benar. Hal ini dikatakan olehnya melalui keterangan pers di situs resmi Korlantas Polri.
Diketahui bahwa kebijakan untuk mengurus SIM wajib sudah vaksinasi Covid-19 pernah dibuat di Polres Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan Polres Indragiri Hilir, Riau. Namun kebijakan tersebut dicabut karena vaksinasi Covid-19 belum menyasar ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Facebook Dewi Purnama tidak sesuai fakta dan masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
Jika menerima berita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Sebagai cara membantu melawan virus Covid-19 jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi dan terus menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Juga 3T pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Mari sama-sama kita lawan virus Covid-19. Salam sehat!
Editor: Ariful Hakim
