Ceknricek.com -- Mereka yang paling sibuk mengendus setiap inci pergerakan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia tentulah para spekulan tanah. Sampai sejauh ini pemerintah cukup cerdik masih belum membuka secara detail ke mana ibu kota bakal dipindahkan. Cuma disebut di wilayah Pulau Kalimantan.
"Ibu kota negara kita akan pindah. Letaknya di Pulau Kalimantan. Di mana pastinya, sejauh ini telah mengerucut ke salah satu provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan," kata Presiden Joko Widodo belum lama ini.
Tebak-tebak manggis di pulau seluas 743.330 km2 ini jelas menyulitkan para spekulan, terutama spekulan tanah asal Pulau Jawa yang terkenal rakus lahan. Paling-paling yang bisa mereka lakukan adalah menduga-duga saja.
Sumber: Istimewa
Lain lagi dengan spekulan di Kalimantan. Kini mereka sudah mulai bergerak. Para pedagang properti di pulau ini sudah mempromosikan tanah kapling dengan menyebut dekat calon ibu kota baru. Fenomena itu kini setidaknya sudah terjadi di kawasan segitiga emas Gunung Mas, Katingan, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Baca Juga: Presiden Jokowi: Ibukota Akan Pindah ke Kalimantan
Harmoni Residence, misalnya, mengiklankan tanah kapling di olx.co.id dengan menyebut lokasi kapling di wilayah calon kuat ibu kota negara. Tanah kapling itu berada di Kabupaten Katingan. Harga yang ditawarkan Rp125.000 per meter. Bunyi iklannya, “beli sekarang dengan harga standard daripada saat menjadi ibu kota nggak kebeli.” Harga jual tanah kaveling di wilayah ini pada Juni 2019, masih Rp30 juta per 400 meter, atau hanya Rp75.000 per meter. Kini sudah naik 60% lebih.
Head of Real Estate Category OLX Indonesia Ignasius Ryan Hasim mengakui adanya kabar perpindahan ibu kota ke Kalimantan berdampak terhadap perilaku orang dalam mencari properti atau hunian. Pencarian properti atau rumah di Palangkaraya mengalami peningkatan yang sangat signifikan lewat internet. Bahkan, peningkatannya mencapai lima kali lipat.
Ignasius Ryan Hasim. Sumber: Eksbis.co.id
Sejatinya, menurut Frans, ada atau tidak adanya rencana pemindahan ibu kota, Kalteng punya masalah serius soal lahan. "Saat ini konflik kasus pertahanan meningkat," katanya.
Ketua DPD REI Kalimantan Timur, Bagus Susatyo, mengakui, saat ini di kalangan pengembang, sudah ada informasi bahwa hanya dua opsi terkuat sebagai calon lokasi ibu kota yaitu Kalteng dan Kaltim. Namun, sebagai pengembang di Kaltim, Bagus memantau pergerakan harga lahan di Kaltim belum liar seperti yang jadi kekhawatiran adanya spekulan. "Masih normal belum ada lonjakan harga, karena belum ada yang tahu tepatnya," katanya.
Bagus Susatyo. Sumber: Tribunkaltim.co
Hanya saja, belakangan kaum spekulan boleh jadi mulai mencermati pergerakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Arah bisnis perusahaan pelat merah macam PT Waskita Karya bisa dijadikan parameter ke mana calon ibu kota bakal dilabuhkan.
Baca Juga: Fahri Hamzah, Ibu Kota Cocok Pindah ke Pulau Reklamasi
PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP), salah satu produsen beton pra cetak kabarnya membangun plant atau pabrik pengolahan di daerah Kaltim untuk persiapan proyek di ibu kota baru. Jarot Subana, Direktur Utama WSBP, mengakui hal itu. Dia bilang, perseroan menyiapkan sebuah plant di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Jarot Subana. Sumber: Bisnis
"Plant ini dibangun dengan tujuan untuk menyerap potensi pasar ke depan di wilayah tengah dan timur Indonesia, bahkan pasar regional di Asia Tenggara," katanya, dalam siaran pers usai paparan publik di Jakarta, Selasa (20/08).
Plant Penajam memiliki kapasitas produksi sebesar 250.000 ton/tahun. Plant ini memproduksi produk precast berupa Box Girder, PCT Girder, Square Pile, dan CCSP.
Nah, di kalangan terbatas kini mulai dibicarakan sebuah kecamatan di Kaltim sebagai calon kuat ibu kota baru. Kecamatan itu adalah Samboja. Wilayah ini masuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasinya di tengah-tengah antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
Sumber: wikipedia
Bagus mengakui dari informasi di lapangan, sudah ada pergerakan aksi para spekulan berburu lahan di kawasan Samboja. "Kami dari REI memang tak mengamati langsung, tapi memang sudah ada beberapa yang survei dari Jakarta dan Surabaya, orang-orang yang punya dana berlebih," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (20/7).
Mendadak Teringat Jonggol
Sejatinya, pemerintah sudah punya pengalaman soal spekulan tanah ini. Pada era Orde Baru, saat pemerintah mewacanakan perpindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat, para spekulan dari Jakarta langsung memborong tanah di sana. Begitu rencana itu batal, maka hamparan tanah yang sudah dipatoki menjadi diterlantarkan.
Baca Juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Kemendagri Gelar "Focus Group Discussion"
Pemerintah harus belajar dari pengalaman itu. “Tanah-tanah di sana dibeli dulu dengan murah, kemudian mereka berharap dapat ganti rugi yang lebih besar nanti. Sehingga masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” tutur Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah.
Piter Abdullah. Sumber: Indonesiainside.id
Hal itu juga terjadi waktu pemindahan Bandara Internasional Jogja. Sultan HB X memprotes keras karena saat akan membebaskan lahan di sana, ternyata lahan-lahan di lokasi sudah dimiliki spekulan. Lahan itu dilepas kepada pemerintah dengan harga tinggi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mengatakan, salah satu upaya mengunci pergerakan spekulan tanah ialah dengan mengatur harga jual. "Sudah (diatur), tapi belum diputuskan," kata Sofyan, Senin (12/8).
Sofyan Djalil. Sumber: Tempo
Spekulan tanah, Sofyan menjamin, tidak akan bisa menjalankan aksinya mengingat lahan yang digunakan untuk ibu kota yang baru merupakan milik negara. Mantan Menteri BUMN ini mencontohkan, harga tanah yang sudah diatur oleh pemerintah di sekitar wilayah ibu kota negara tidak akan tinggi.
Selain itu, kemunculan spekulan bisa dicegah dengan cara menjaga kerahasiaan wilayah bakal ibu kota baru. Menurut Piter, pemindahan ibu kota akan berdampak positif bagi daerah tujuan. Kegiatan ekonomi baru bisa muncul di lokasi tujuan, sehingga masyarakat di sana akan memiliki potensi usaha atau peluang kerja baru. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapat keuntungan jika pemerintah berhasil menjaga kerahasiaan lokasi bakal ibu kota dan mencegah kemunculan spekulan. Persoalannya, sampai kapan rahasia itu disimpan?
BACA JUGA: Cek SENI & BUDAYA, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.