Ceknricek.com--Dulu, sudah banyak kritik tentang kelayakan proyek kereta cepat ini dan perencanaannya yang sembrono. Kritik itu ditolak dengan alasan "tak memakai uang negara".
Itu alasan baku yang dipakai oleh Pemerintahan Jokowi dan para pendukungnya ketika menghadapi kritik menyangkut mega-proyek infrastruktur: jalan tol, bendungan besar, ibukota baru.
Seolah-olah alasan itu masuk akal. Itu argumen ngawur. Sederhana saja: kalau tak pakai uang negara, ngapain presiden ikut campur? Cuma pengin mejeng sana mejeng sini ketika peresmian?
Dan benar saja. Kini, ketika biaya pembangunan proyek kereta cepat bengkak, presiden turun tangan menggelontorkan uang APBN. Itu uang negara, uang Anda semua warga negara, yang punya hak untuk mengkritik setiap proyek pemerintah sejak dalam perencanaan.
Di lain pihak, negeri ini makin absurd ketika kekeliruan sederhana tata pemerintahan diterima sebagai kewajaran. Presiden yang mengklaim "proyek publik tanpa uang negara" pada dasarnya bukan negarawan. Tapi, pengusaha.
Bahkan pengusaha yang buruk: ketika biaya proyek bengkak di luar perencanaan.
Editor: Ariful Hakim
