Ceknricek.com--Ada sebuah inovasi, dilakukan Pemda Sragen Jawa Tengah, yang memenangkan juara di tingkat Dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nation Public Service Award (UNPSA) memberikan perhargaan itu kepada Pemda Sragen. Pemda Sragen dianggap telah berhasil melakukan kolaborasi dengan masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. UNPSA atau Penghargaan PBB untuk pelayanan publik mengapresiasi begitu tinggi yang namanya kolaborasi antara Pemerintah Daerah Sragen dengan masyarakatnya.
Apa yang dihargai dunia dari kegiatan di Kabupaten Sragen itu. Kegiatan ini berlangsung 10 lalu. Pemerintah Kabupaten Sragen ingin menolong masyarakat miskin dan terlantar. Tetapi kalau menggunakan Anggaran Daerah atau APBD semua tentu saja tidak mungkin. Tetapi Pemerintah Daerahnya tidak menyerah. Lalu pihak Pemda berpikir kreatif dan inovatif.
Pemda Sragen, yang dipimpin Bupati Agus Fatchur Rahman saat itu, membuat sebuah gerakan. Pemda Sragen membuat sebuah Badan Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan(BPTPK). Dalam kegiatan ini seluruh Aparat Pemda, tanpa kecuali, harus turun bersama ke Tengah Tengah Masyarakat. Kegiatan ini dinamakan Srawung Warga (kumpul bersama warga) yang dilakukan setiap hari Kamis. Kegiatan ini berkeliling lokasinya di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.
Dengan berseragam Pramuka, melalui Kegiatan Srawung Warga, setiap aparat Pemda berkumpul dan bergaul dengan warga. Termasuk Bupati Agus Fatchur Rahman yang selalu ikut serta dalam gerakan Srawung Warga ini. Sambil menikmati seruput kopi bersama rebusan singkong, ubi dan makanan khas kampung lainya pihak Pemda mengobrol atau diskusi dengan warga secara bebas. Setelah gerakan ini dilakukan maka Badan Penanggulangan Kemiskinan membuat klasifikasi Masyarakat Miskin yang perlu dibantu. BPTPK ini membagi Masyarakat miskin dalam tiga klasifikasi Melati (Melarat Tenan Iki), Menur (Melarat Menurut Pertimbangan) dan Kenanga (Kenang-kenangan dari Negara).
Dalam gerakan Srawung Warga inilah Bupati Agus menyampaikan kepada seluruh warga bahwa Masyarakat miskin ini menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga Masyarakat Sragen semua harus ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ini. Orang miskin itu harus dianggap sebagai “Raja” karena Allah bersama orang-orang yang tidak mampu ini. Karena dia “Raja” maka harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah maka dekatilah orang-orang yang lemah ini. Inilah, sebenarnya, ajaran Islam yang dianut oleh 98,05% warga Sragen.
Maka partisipasi warga untuk menyalurkan bantuan kepada Masyarakat tidak diragukan lagi. Sebagai contoh ketika ada orang tua yang benar-benar tidak mampu atau kategori jompo. Masak pun tidak bisa. Maka Masyarakat sekitar akan dengan sukarela memberikan makan secara bergiliran kepada Orang Tua Jompo tadi. Secara terjadwal warga sekitar mulai pagi, siang dan sore memberi makan orang tua jompo itu.
Kemudian Pemda Sragen juga membuat gerakan bedah rumah Masyarakat miskin dari uang yang disisihkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Gerakan ini dinamakan Matra (Mitra Kesejahteraan Rakyat). Setiap ASN pejabat eselon wajib menyisihkan dari gajinya untuk gerakan Matra ini. Maka disulap lah rumah-rumah warga miskin menjadi layak huni. Rumah yang memenuhi standar Kesehatan dan kenyamanan warga.
Kalaulah gerakan kemiskinan ini dilakukan tanpa partisipasi warga dan aparat betapa mahalnya kegiatan pengentasan kemiskinan ini. Bergilirnya warga memberi makan orang jompo tadi tentu saja ada harganya kalau dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah. Mungkin Pemda harus mengurus dapur umum atau memberikannya dari rumah makan setiap waktu makan. Nah partisipasi Masyarakat ini kalau diuangkan tentu ada harganya.
Begitu juga perbaikan-perbaikan rumah warga miskin yang berasal dari uang iuran Pejabat Eselon Sragen ada harganya. Bayangkan kalau perbaikan rumah ini dilakukan pakai APBD. Tentu saja ada harganya. Berapa uang yang terkumpul dari gerakan ini. Ini harga partisipasi Masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sragen.
Nah gerakan yang dilakukan Kabupaten Sragen dalam mengentaskan kemiskinan ini disebut kolaborasi. Artinya Kerjasama antara Pemda dengan Masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Kolaborasi ini ada rumusnya yaitu K (Kolaborasi) = NP (Nilai Program) – S ( Stimulan). Nilai Program ini artinya harga atau biaya yang dikeluarkan, misalnya, untuk memperbaiki rumah miskin Rp100 juta. Uang itu berasal dari urunan Pejabat Pemda. Berarti NP=Rp100juta dikurangi S yaitu Nol (karena tidak ada uang keluar dari pemda). Berarti K= Rp100 juta – 0. Berarti Nilai Kolaborasinya Rp100 juta.
Sedangkan untuk pemberian makan orang jompo nilai Kolaborasinya bisa berbeda. Misalnya Pemda mengeluarkan uang Rp10 ribu untuk memberi makan orang Jompo tadi. Kemudian warga secara bergiliran memberi makan orang jompo tadi. Nah kalau partisipasi warga dalam memberikan makan itu kita uangkan (masak bergiliran) maka tidak akan cukup uang Rp10 ribu untuk makan tiga kali sehari. Bisa jadi kalau dihitung-hitung Rp10 ribu hanya untuk sekali makan saja. Tapi dalam gerakan Pemda Sragen bisa menjadi tiga kali makan dalam sehari karena ada partisipasi warga.
Jadi kalau Rp 10 ribuan hanya sekali makan saja. Makan tiga kali makan menjadi Rp 30 ribuan. Berarti Nilai Program dalam gerakan ini Rp30 ribu. Maka Nilai Kolaborasi dari memberi makan orang jompo di Kabupaten Sragen ini menjadi K= Rp30 ribu dikurangi Rp10 ribu (stimulan dari Pemda). Berarti Nilai Kolaborasi dalam gerakan ini Rp20 ribu. Jadi Nilai Kolaborasi dari gerakan ini dua kali dari stimulan yang dikeluarkan APBD Rp10 ribu. Jadi K (Rp20 ribu)= NP (Rp30 ribu) dikurangi S(Rp10 ribu).
Dalam sebuah gerakan bisa saja nilai stimulan dari pemerintah itu tetap. Tapi Nilai Program (NP) yang terus bertumbuh menjadi lebih besar. Maka otomatis nilai Kolaborasinya juga akan naik terus. Banyak contoh di berbagai daerah tentang penerapan kolaborasi ini. Kolaborasi dilakukan di berbagai sektor program pelayanan publik. Bisa diperkirakan nilai efisiensi yang dihasilkan karena kolaborasi ini.
Bayangkan kalau kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, perintah UUD, dijalankan dengan melakukan kolaborasi dengan Masyarakat seperti di Kabupaten Sragen. Maka Pemerintah Pusat akan menghemat anggaran yang cukup besar. Apa yang dilakukan Kabupaten Sragen ini hanya sebuah contoh saja yang bisa dilakukan untuk gerakan lain atau di kabupaten lain. Maka kata kunci penghematan anggaran di tengah-tengah himpitan hutang APBN saat ini adalah KOLABORASI.
#Nurjaman Mochtar/Wartawan Senior
Editor: Ariful Hakim
