Ceknricek.com -- Para anggota Komisi I DPR RI meminta Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk serius menangani persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sugiono mengatakan permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan, namun terkait kesejahteraan rakyat.
"Koordinasi terpadu dengan kementerian terkait karena yang jadi urusan di Papua bukan hanya keamanan saja, namun kesejahteraan rakyat yang solusi diambil kementerian terkait," kata Sugiono dalam RDP Komisi I DPR dengan Menhan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11).
Dia mengatakan hal tersebut sebagai rekomendasi bagi pemerintah, setelah Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua dan Papua Barat.
Sumber: KompasDalam kunker tersebut, para prajurit TNI juga menitipkan pesan bahwa mereka membutuhkan satu postur teritorial yang besar karena luas medan dan situasi di Papua dan Papua Barat.
"Berkaitan dengan anggaran, perlu peningkatan uang kesejahteraan karena selama ini acuannya di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Tapi di Papua dan Papua Barat, uang tersebut jauh dari kemampuan," ujarnya.
Tambah Prajurit
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menambah jumlah prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat.
Dia juga mengungkapkan terkait aktivitas misionaris yang masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat yang diduga membawa agenda tersendiri, bukan hanya menyebarkan agama di wilayah tersebut.
"Otoritas sulit mengecek atas nama misionaris, bukan persoalan sebar agama tapi yang dikhawatirkan atas nama misionaris bawa agenda tersendiri, itu bisa jadi," ucapnya.
Dia menilai apabila para misionaris tersebut bicara dan menyebarkan agama, itu tidak masalah, namun tidak bisa dibiarkan apabila mereka membawa agenda sendiri.
Tanggapan Menhan
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan Kementerian Pertahanan akan melibatkan DPR RI khususnya Komisi I DPR dalam kegiatan kementeriannya, seperti pemutakhiran doktrin dan konsepsi pertahanan negara.
"Kami akan undang Komisi I DPR untuk ikut serta dalam kegiatan Kemhan di bulan-bulan akan datang. Bulan Desember kami akan merumuskan pemutakhiran doktrin, strategi, dan konsepsi penyelenggaraan gelar pertahanan," kata Prabowo.
Baca Juga: Menhan Prabowo Beberkan Gagasan SDM Pertahanan Negara
Menurut dia, setelah pemutakhiran tersebut selesai, maka Kemhan akan mempresentasikannya kepada Presiden Jokowi pada Januari 2020.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi terkait RDP dengan Komisi I DPR yang telah menyampaikan masalah pertahanan dan keamanan serta dan rencana-rencana kerja Kemhan ke depan.
BACA JUGA: Cek OPINI, Opini Terkini Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
Editor: Farid R Iskandar 