KPK Diperlemah Karena Terlalu Jitu

Ceknricek.com -- “Seluruh Indonesia niscaya akan merugi kalau KPK memang sampai diperlemah (lewat Revisi UU-nya oleh DPR dan disetujui pemerintah),” begitu dikatakan wartawan terkemuka Australia James Massola, sehari sebelum segala rencana DPR tersebut menjadi kenyataan.

James Massola adalah koresponden Asia Tenggara salah satu koran berwibawa di Australia, The Sydney Morning Herald, tempat putri sulung mantan presiden Abdurrahman Wahid pernah magang.

Sebelumnya ia adalah koresponden politik yang berkedudukan di Ibu Kota Canberra. James Massola pernah tiga kali menjadi finalis  anugerah wartawan terbaik Australia--Anugerah Wakley--dan juga pernah beberapa kali finalis dalam berbagai kategori jurnalistik Australia lainnya. Ia pernah memenangkan Hadiah Kennedy karena prestasinya yang jitu sebagai koresponden luar negeri dan telah menulis buku “The Great Cave Rescue” (Upaya Penyelamatan sejumlah pemuda tanggung yang terjebak dalam gua di Thaiand.).

Ramalannya seperti yang disebutkan dalam kalimat pertama laporan ini dibuatnya hanya sehari sebelum DPR dan pemerintah (Presiden Joko Widodo) menyetujui Revisi UU KPK.

Lebih menarik lagi adalah judul laporannya: “Indonesia (DPR/Pemerintah RI) akan melemahkan KPK karena bekerja terlalu bagus”.

Baca Juga: Dituding Lemahkan KPK, Menkumham: Jangan Suuzon

Menurut wartawan koran Australia, The Sydney Morning Herald itu jarang-jarang pengunjukrasa di Indonesia turun ke jalan untuk membela sebuah badan pemerintah. Tetapi justru itulah yang terjadi selama beberapa waktu (menjelang pengesahan Revisi UU KPK itu) menyangkut KPK.

Tidak mengherankan mengingat, katanya, KPK adalah salah satu dari lembaga yang paling dipercaya rakyat di Indonesia, bahkan melampaui DPR, Polri, TNI dan badan-badan resmi lainnya.

KPK yang didirikan dalam tahun 2002 itu beroperasi dengan hanya 400 penyelidik/penyidik yang berdaya upaya membasmi tindak korupsi di sebuah negara dengan 260 juta jiwa penduduk. Meski demikian rekam jejaknya terbilang “luar biasa”.

Prestasi KPK terus meningkat, meski masih tertinggal dari sejumlah negara lain.

Kalau terkesan bahwa KPK kurang diminati oleh sementara kalangan berpengaruh dan bahkan berkuasa di Indonesia, maka itu tidak terlalu mengherankan. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media di Indonesia beberapa waktu silam, dari kurang lebih seribu kasus yang telah ditanganinya sejak tahun 2002, 225 di antaranya melibatkan politisi. 

“Kesilapan” KPK adalah karena terlalu jitu dalam melaksanakan tugasnya mendeteksi politisi dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya yang korup, dan karenanya, kata wartawan James Massola, para wakil rakyat kini memberikan perlawanan. 

Dikatakan selanjutnya, bagi seorang presiden (Joko Widodo) yang begitu populer yang dalam waktu dekat akan memulai masa jabatan kedua dan setelah itu tidak lagi perlu “berhadapan dengan rakyat pemilih”, responsnya terhadap legislasi yang digarap demi kepentingan diri sendiri, demi melindungi diri sendiri itu, niscaya merupakan aba-aba yang merisaukan untuk lima tahun ke depan.

James Massola mengakhiri laporannya itu dengan nada pesimis. 

“Seluruh Indonesia akan menderita sebagai akibatnya.”

KPK Pernah Mendapat Pujian Melambung di Australia.

Sekitar sebulan yang lalu Redaktur Politik dan Masalah Internasional koran The Sydney Morning Herald, Peter Hartcher, menulis dengan sangat berbunga-bunga mengenai kehebatan KPK.

Peter Hartcher mengatakan, seorang pimpinan KPK (Antasari Azhar) pernah direkayasa hingga akhirnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Namun, tambahnya, KPK tetap teguh dan tidak bersedia tunduk pada sikap permusuhan yang bersumber dari kalangan politik, polisi dan kalangan peradilan. 

Baca Juga: Istana Mempersilakan UU KPK digugat

Sebagai contoh keberanian dan kejujuran KPK, wartawan senior Australia itu menyebut tentang kasus seorang pimpinan partai politik yang begitu berpengaruh (Setya Novanto) yang dijebloskan ke dalam LP.

Dengan nada menyindir, ia mengatakan, “Terhukum (Setya Novanto) didampingi 25 menteri kabinet yang terhukum, bersama-sama setidaknya 14 hakim dan 17 gubernur (di dalam LP).”

(Sebelum Revisi UU KPK), apabila ada upaya-upaya untuk menggembosi KPK maka ribuan orang, termasuk rakyat jelata, menjadi baluarti mengamankan kantornya dari gangguan siapa pun.

Seorang pengamat dari CSIS di Jakarta menilai bahwa “KPK adalah salah satu capaian terbesar sejak Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi.” 

KPK Tidak Pilih Bulu.

Hebatnya KPK adalah efisiensinya; begitu kira-kira penilaian Peter Hartcher. 

Bagaimana tidak: Dalam Komisi Mandiri Anti Korupsi Hong Kong bagi tiap-tiap 5.000 penduduk ada seorang petugas komisi, sementara di Indonesia rasio itu adalah 1:170.000.

Kalau Indonesia terus membaik dalam bidang pemberantasan korupsi, Australia, sebaliknya merosot, dari kedudukan ke-7 terbersih kini menjadi 13 terbersih di dunia.

Kalau ini berjalan terus maka dalam 15 tahun ke depan, maka Australia akan terus merosot, sementara Indonesia terus menanjak (ini diperkirakan sebelum Revisi UU KPK).

Kehebatan KPK (sebelum Revisi UUD-nya) antara lain adalah karena, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Presiden SBY, “di atas KPK hanya ada Tuhan”. Tidak harus melapor kepada kepala pemerintahan. Kalau komisi-komisi sejenis harus melapor kepada presiden atau perdana menteri, KPK hanya melapor “kepada rakyat” (melalui wakil-wakilnya di DPR.).” 

Seorang pejuang anti korupsi Australia, David Ipp, mengatakan: “Sebuah badan pemberantasan korupsi yang kewenangannya tidak memadai lebih jelek ketimbang badan yang tidak punya kewenangan sama sekali. Karena sebuah Komisi Pemberantasan Korupsi (di mana pun) yang tinggal nama saja akan memberi kesan bahwa dianya telah melakukan penyelidikan dan tidak menemukan sesuatu yang melanggar hukum. Ini merupakan sesuatu yang menutup-nutupi korupsi bukan memberantas korupsi.” Wallahu a’lam. 

* Nuim Khaiyath, wartawan senior tinggal di Melbourne, Australia.

BACA JUGA: Cek HEADLINE Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini