Lembaga Riset Nawacita: Menakar Kepuasan Publik dan Arah Politik Tahun 2024

Ceknricek.com--Lembaga riset Nawacita Survei Indonesia yang bernaung di bawah Media Nawacita Indonesia merilis laporan hasil survei nasional bertajuk Menakar Kepuasan Publik dan Arah Politik Tahun 2024. Survei ini dilakukan antara  5-20 September 2023.

Survei menggunakan metode pengambilan sampel Multistage Random Sampling (MRS) serta melibatkan 1220 responden yang berada di 38 Provinsi di Indonesia.Ada pun Margin of Error (MoE) ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan hasil survei Nawacita Survei Indonesia ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku cukup puas dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yakni 53 persen sedangkan yang merasakan ketidakpuasan berada di 42 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 5 persen.

“Kepuasan masyarakat atas kebijakan perlindungan sosial Pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial BLT BBM, PKH, dan Sembako yang kondusif sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu alasan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah,” kata Herry Mendrofa, Peneliti Nawacita Survei Indonesia, dalam pemaparan hasil risetnya di Jakarta, Kamis (28/9/23).

Ada pun kepuasan terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah ini mencapai 67 persen walaupun ada 30 persen yang tidak puas atas kebijakan tersebut, ragu-ragu 1 persen serta 2  persen lagi yang tidak ingin menjawab atau tidak tahu mengenai hal ini.

Selain itu mayoritas masyarakat menginginkan agar subsidi alternatif tetap diberikan untuk meningkatkan dan menjaga taraf kesejahteraan tahun 2024.

“Ada 67 persen yang berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada tahun 2024, sedangkan yang kurang setuju ada 30 persen, yang ragu-ragu 1 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 2 persen,” ujar Herry Mendrofa.

Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kehidupan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas Sosial lain cukup tinggi.

“Hal ini terlihat bahwa dari adanya 56 persen yang mengaku puas terhadap kebijakan Pemerintah. Di sisi lain ada 42 persen yang tidak puas atas perlakuan Pemerintah terhadap kehidupan beragama dan toleransi, serta Solidaritas sosial lainnya hanya 2 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” tutur Herry Mendrofa.

Selain itu masyarakat memberikan penilaian terhadap figur atau tokoh yang dianggap memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Hasil ini pun menempatkan Ganjar Pranowo sebagai figur atau tokoh yang mumpuni dalam bidang ini dengan meraih 24,59 persen, disusul oleh Prabowo Subianto yang meraup 20,49 persen,” kata Herry Mendrofa.

Lalu ada nama Anies Baswedan yang dipilih oleh 12,30 persen, Ridwan Kamil yang mendapatkan 7,38 persen, Sandiaga Uno 7,21 persen, Erick Thohir 6,31 persen, dan Tri Rismaharini 4,92 persen.

Kemudian ada nama Mahfud MD 4,51 persen, Airlangga Hartarto 3,52 persen, Puan Maharani 2,46 persen, Muhaimin Iskandar 2,05 persen, Yenny Wahid 1,07 persen, Andika Perkasa 0,90 persen, AHY 0,82 persen, Arsjad Rasyid 0,57 persen, nama lain 0,49 persen, tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen.

Herry menyebutkan juga untuk Partai Politik (Parpol) yang dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yakni PDI Perjuangan yang meraih 23,36 persen, lalu disusul oleh Partai Gerindra yang mendapatkan 18,28 persen, dan Partai Golkar 17,13 persen.

“Kemudian Partai Demokrat sebesar 10,08 persen, PKB 8,28 persen, Partai Nasdem 7,3 persen, PKS 5,98 persen, Perindo 4,34 persen, PAN 1,72 persen, lalu PPP hanya mendapat 1,07 persen, PSI 0,41 persen, Partai Hanura 0,25 persen, Partai Buruh 0,16 persen, PBB 0,16 persen, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Garuda dan PKN masing-masing mendapat 0,08 persen. Praktis, hanya 1,15 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” tuturnya.

Sementara itu sesuai hasil survei Nawacita Survei Indonesia ini ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku puas terhadap kinerja ekonomi Pemerintah dengan meraih 54 persen, sedangkan yang kurang puas sebesar 43 persen, serta tidak menjawab/tidak tahu sebanyak 3 persen.

“Tingkat kepuasan masyarakat begitu tingginya dipengaruhi oleh mayoritas yang menganggap kebijakan ekonomi telah meningkatkan taraf perekonomian pribadi dan atau keluarga 52 persen, meskipun masih ada 43 persen yang menyangkal hal ini tak mempengaruhi apapun, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu 3 persen, dan ragu-ragu sebesar 2 persen,”ujar Herry Mendrofa.

Bahkan optimisme masyarakat menurut Herry adalah terpotret dari keyakinan mayoritas publik akan pertumbuhan ekonomi secara nasional yakni 51 persen, sedangkan yang kurang setuju sebesar 44 persen, yang tidak menjawab 3 persen, serta yang ragu-ragu 2 persen.

“Tidak hanya itu, ada 49 persen yang menganggap kondisi ekonomi masih berjalan baik pada tahun 2024 mendatang, meskipun masih ada 37 persen yang tidak setuju, yang masih ragu-ragu 8 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahun sebesar 6 persen,” katanya.

Kemudian figur seorang Ganjar Pranowo dianggap oleh mayoritas masyarakat mampu memenuhi harapan publik untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan meraih keterpilihan sebesar 16,48 persen.

“Meskipun begitu, ada nama Prabowo Subianto yang menempel ketat dengan meraih 16,31 persen, serta Anies Baswedan 12,87 persen, Airlangga Hartarto 10,25 persen, Sandiaga Uno 8,44 persen, Erick Thohir 8,11 persen, Tri Rismaharini 7,21 persen,” ujar Herry Mendrofa.

Lalu ada nama Mahfud MD 4,92 persen, Ridwan Kamil 4,10 persen, Puan Maharani 2,87 persen, Muhaimin Iskandar 1,97 persen, Yenny Wahid 1,80 persen, Andika Perkasa 1,23 persen, AHY 1,15 persen, Arsjad Rasjid 0,98 persen serta nama lain 0,90 persen, dan tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen.

Sementara itu, PDI Perjuangan meraup 21,39 persen karena masih dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai parpol yang mampu memenuhi harapan publik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kemudian ditempel ketat oleh Partai Gerindra yang mencatat 21,07 persen, Partai Golkar 16,48 persen, PKB 10,66 persen, Partai Nasdem 8,36 persen, Partai Demokrat 7,30 persen, PKS 5,98 persen, Perindo 4,34 persen, PAN 1,72 persen, PSI 0,90 persen, dan PPP 0,41 persen.

Partai Garuda, PKN, PBB, Partai Buruh, Partai Hanura, dan Partai Gelora mendapat 0,08 persen sedangkan Partai Ummat tidak mendapatkan respons apapun dari publik. Lalu ada 0,90 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Berdasarkan survei ini Herry memaparkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah dalam hal pemerintahan, dan pengelolaan birokasi cukup tinggi yakni 70 persen.

“Sedangkan yang kurang puas terhadap kebijakan Pemerintah dalam bidang ini hanya 15 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahun sebesar 8 persen. Di sisi lain hanya 22 persen yang merasakan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan dalam hal kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat,” katanya

Terkait aspek demokrasi, terlihat bahwa ada sikap keragu-raguan masyarakat 38 persen, dan menganggap Pemerintah tidak mampu mengelola persoalan ini dengan baik 32 persen. Hanya 8 persen yang tidak memberikan respons apapun.

Kendati demikian, masyarakat menilai bahwa Pemerintah saat ini telah sukses mengoptimalkan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebanyak 21,23 persen, Perlindungan dan Jaminan Sosial 18,28 persen, Hukum dan HAM 12,54 persen.

“Bidang Ekonomi dan Investasi 10,74 persen, Pertahanan dan Keamanan 10,08 persen, Pendidikan SDM dan Teknologi 9,59 persen, Manajemen Birokrasi dan Pelayanan Publik 8,11 persen,” kata Herry.

Pemberantasan Korupsi 3,69 persen, Perhubungan 2,38 persen, Hubungan Internasional dan Diplomasi Kenegaraan 2,05 persen, bidang lainnya 0,90 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen.

Di samping itu, ada beberapa Menteri yang dianggap oleh masyarakat telah bekerja dengan optimal selama ini seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono 19,59 persen, Mensos Tri Rismaharini 17,46 persen, Menkumham Yasonna H Laoly 14,67 persen, Menkopolhukam Mahfud MD 10,74 persen.

“Lalu Menhan Prabowo Subianto 9,59 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 8,11 persen, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 4,92 persen, Mendikbudristek Nadiem Makariem 2,38 persen, KSP Moeldoko 1,23 persen serta nama lain ada 0,82 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen,” ujar Herry.

Beberapa Kementerian pun tak luput dari penilaian publik. Sesuai hasil survei didapat bahwa Kementerian PUPR dianggap paling optimal dalam kinerjanya dengan mendapatkan 20,08 persen.

“Kemensos dapat 18,93 persen, Kemenkumham 15,49 persen, Kemenkopolhukam 12,70 persen, Kemenhan 11,56 persen, Kemenko Perekonomian 7,46 persen, Kemendikbudristek 5,41 persen, BUMN 3,69 persen, Kemenparekraf 2,05 persen, KSP 1,39 persen sedangkan yang memilih lembaga lain sebesar 0,82 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen,” kata Herry.

Diketahui bahwa tingkat kepuasan terhadap lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD cukup rendah karena hanya mendapat 33 persen sedangkan 60 persen mengatakan tidak puas terhadap lembaga ini, dan 7 persen saja yang tidak memberikan respons.

Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap lembaga Yudikatif seperti MA, MK, dan KY juga rendah, terlihat dari 57 persen menyatakan tidak puas, hanya 36 persen yang puas, 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

“Beda hal dengan lembaga Legislatif dan Yudikatif, ternyata mayoritas 52 persen masyarakat puas terhadap kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hanya 41 persen yang tidak puas, dan 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” kata Herry.

Lalu, penilaian publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP meraih 50 persen kepuasan, sedangkan 43 persen tidak puas, dan 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

“Hasil survei juga mencatat persepsi publik mengenai lembaga negara terutama pada persoalan tingkat kepercayaan publik dan ternyata lembaga yang paling dipercaya publik saat ini yakni TNI yang mencapai 26,48 persen, kemudian Presiden 20,74 persen, POLRI 13,20 persen,” kata Herry.

Kemudian ada BPK yang mendapat 8,28 persen, KPK 7,62 persen, MK 6,64 persen, MA 5,82 persen, DPD 5,16 persen, MPR 2,87 persen, DPR 1,89 persen, lembaga lain 0,57 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,74 persen.