Ceknricek.com -- Selesai sudah debat capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak 17 Januari hingga 13 April 2019. Kini, 14 April 2019, mulai memasuki masa tenang. Pada 17 April nanti para pemilih memutuskan untuk memilih 01, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau 02, capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Nah, sebelum mencapai ke sana, ada baiknya kita kembali membuka catatan tentang debat capres-cawapres selama lima kali tersebut.
Sejumlah kalangan menganggap debat capres-cawapres ini kali tidak akan banyak mempengaruhi elektoral masing-masing kandidat. Maklum saja, kedua kandidat adalah pemain lama. Debat antarpasangan sepertinya hanya mengulang saja soal-soal yang pernah disampaikan mereka pada 2014 lalu. Hanya sedikit polesan dan tambahan saja. Misalkan saja ada sedikit perubahan, itu mungkin juga karena cawapresnya memang berbeda.
Lagi pula banyak juga yang bilang debat pertama sampai kelima terasa kurang greget. Kendati banyak tema yang dibahas kedua capres-cawapres, namun keduanya masih berkutat ke itu-itu saja. Prabowo misalnya, masih berkutat pada masalah kebocoran uang negara serta banyaknya kekayaan nasional yang mengalir ke luar negeri. Di sisi lain, secara konsisten dia menentang impor barang-barang konsumsi serta menjanjikan keberpihakannya kepada petani dan nelayan.
Janji-janji pasangan 02 yang sempat dilontarkan dalam kesempatan acara debat antara lain, janji sembako menjadi lebih murah, menurunkan tarif listrik, tidak impor pangan di saat petani sedang panen, membuka lapangan kerja lebih luas, dll.
Prabowo-Sandi juga berjanji menaikkan gaji hakim, jaksa, dan polisi yang diangkat. Janji ini disampaikan pada debat pertama dan sama persis ketika ia berdebat melawan Jokowi pada 9 Juni 2014. Saat itu, Prabowo memberi contoh gaji hakim agung di Inggris lebih besar dari gaji perdana menterinya. Masih soal gaji, Prabowo menggunakan pola data yang sama.
Di sisi lain, Jokowi mengandalkan program kartu-kartu seperti dalam debat 2014 lampau. Janji ini disampaikan Jokowi pada debat terakhir. Janji itu merupakan pengulangan yang disampaikan Ma’ruf Amin saat debat ketiga. Ma’ruf kala itu berjanji akan melanjutkan bantuan pendidikan dan ditingkatkan sampai ke tingkat kuliah. Ma’ruf memamerkan tiga kartu program andalan baru. Tiga kartu itu adalah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Itu pula yang dijanjikan Jokowi ada debat terakhir.
Pada debat ketiga, Ma’ruf sudah menjanjikan akan membangun gedung opera seperti di Sydney, Australia, jika terpilih. Selanjutnya akan mengadakan festival kebudayaan di berbagai negara. Lebih jauh lagi, apabila ia dan calon presiden Jokowi terpilih dalam Pilpres 2019 ini, Ma’ruf menjanjikan akan ada perluasan, penambahan, penyempurnaan, dan meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional berupa BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Selain itu juga menjanjikan program dana abadi riset. Pasalnya, selama ini anggaran untuk riset masih tersebar di berbagai lembaga. Dengan lembaga baru, Ma'ruf Amin yakin pengembangan riset akan lebih optimal. "Kami yakin riset kita di masa akan datang akan berhasil memajukan negara ini," katanya.
Tak hanya itu, Ma'ruf Amin juga berjanji akan mendirikan tempat-tempat olahraga gratis bagi masyarakat. Program ini direncanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Debat Cawapres
Ilustrasi : Ceknricek.com
Khusus debat ketiga memang agak menarik. Debat yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Ahad 1 Maret 2019, itu hanya mempertemukan dua calon wakil presiden, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno.
Pada debat ketiga itu, Ma’ruf tampil sangat baik. Itu sama sekali berbeda ketika pada debat perdana, saat ia mendampingi Jokowi. Kala itu, sedikit sekali ia diberi kesempatan berbicara oleh sang petahana.
Pada debat pertama Pilpres 2019 memang terasa minim gagasan baru. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak beranjak dari isu ekonomi yang sudah digembar-gemborkan Prabowo pada debat Pilpres 2014 dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.
Ilustrasi : Ceknricek.com
Begitu juga pada debat kedua, pada 17 Februari 2019, yang membahas isu energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Pada putaran ini, hanya Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang berhadapan. Pada debat ini seringkali antara pertanyaan dan jawaban capres tidak nyambung.
Satu contoh saja. Dipertanyakan bagaimana kebijakan masing-masing capres memperbaiki tata kelola perkebunan sawit? Prabowo Subianto meyakini produk kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi biofuel, biodiesel, dan meningkatkan pendapatan petani. Selama dua menit, Prabowo sama sekali tak menjawab esensi pertanyaan mengenai tata kelola sawit.
Jawaban Joko Widodo juga tak lebih baik. Ia justru membanggakan angka produksi sawit Indonesia yang mencapai 46 juta ton per tahun dan melibatkan petani kurang lebih 16 juta orang.
Keduanya getol meng-endorse minyak sawit dan mengesampingkan fakta bahwa kebun kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar deforestasi di Indonesia.
Cakupan tema yang luas seharusnya dapat membuat kedua kandidat mengelaborasi sejumlah permasalahan krusial dan fundamental di Tanah Air. Sayang, banyak permasalahan yang luput dibahas oleh keduanya.
Isu lain yang sedikit sekali dibahas--jika tak ingin disebut dihindari--adalah tol laut, pemanasan global, reklamasi, utang luar negeri, BBM, dan Freeport.
BRN, Stunting, dan Tenaga Kerja Asing
Prabowo jarang mengevaluasi proyek tol laut Jokowi dan pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah. Ia hanya menyinggung mengenai operasional pelabuhan yang tidak dikelola dengan baik.
Nah, pada debat ketiga dibilang menarik karena ada tiga program yang sedikit mengarah perdebatan, yaitu tentang Badan Riset Nasional (BRN),stunting, dan tenaga kerja asing. Sayangnya, keduanya tak mendalam saat membahas isu soal Badan Riset Nasional.
Ma'ruf dan Sandiaga lebih banyak memperdebatkan soal efisiensi dan inefisiensi. Contohnya, Ma'ruf meyakini akan terjadi efesiensi riset jika dibentuk BRN. Sementara, Sandiaga berpendapat, BRN hanya menambah birokrasi riset dan akan terjadi inefesiensi pembiayaan atau pemborosan.
Demikian pula saat perdebatan mengenai stunting atau gagal tumbuh. Kedua cawapres hanya mengajukan pertanyaan dan kemudian menjawab tanpa ada perdebatan lebih lanjut soal gagasan masing-masing. Hanya sedikit perdebatan terjadi karena Ma'ruf mengajukan pertanyaan tentang program sedekah putih (susu) yang digagas Sandiaga dinilainya tidak tepat untuk mengatasi problem stunting.
Sandiaga kemudian menjawab ada kaitannya karena tidak sedikit ibu-ibu yang mengalami hambatan dalam memberikan ASI. Setelah masing-masing menanyakan dan menjawab, kedua cawapres tidak melakukan perdebatan.
Program ketenagakerjaan juga tidak dieksplorasi oleh Ma'ruf dan Sandiaga. Saat debat, Ma'ruf menyatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia hanya 0,01 persen dan terendah di dunia. Namun sayangnya pernyataan Ma'ruf tidak ditanggapi oleh Sandi. Padahal bisa saja Sandi mendebat karena tahun 2018 ada kenaikan tenaga kerja asing 10% lebih dan jumlah tenaga kerja asing terbesar di Indonesia adalah berasal dari Cina mencapai 32.000 orang.
Ilustrasi : Ceknricek.com
Selanjutnya debat keempat. Lagi-lagi Prabowo menyorot tajam masalah nasionalisme ekonomi, kedaulatan Indonesia, uang mengalir ke luar negeri kepada kepentingan asing, kebutuhan untuk mendongkrak anggaran pertahanan, dan bahkan kemungkinan Indonesia akan diserang oleh kekuatan asing. Hampir tidak ada yang baru, sebagai upaya menarik pemilih.
Jokowi dan Prabowo memulai debat dengan menegaskan pentingnya persatuan dan melindungi ideologi Pancasila—yang menjunjung toleransi, pluralisme dan persatuan nasional. Keduanya juga mengajukan argumen tentang pentingnya transparansi dalam pemerintahan.
Ketika debat beralih ke isu ideologi politik dan kebijakan pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional, kekontrasan keduanya mulai terlihat. Prabowo adalah orator yang lebih tegas dan mengesankan dibanding Jokowi. Tampak jelas bahwa Prabowo sangat paham masalah yang dibahas.
Ketika Jokowi diserang mengenai anggaran pertahanan RI yang masih kecil, Jokowi hanya bisa berkata, “Kita semua setuju kita perlu meningkatkan anggaran pertahanan. Tapi kita harus punya prioritas. Untuk saat ini itu infrastruktur. Mungkin selanjutnya sumber daya manusia. Mungkin ketiga adalah anggaran pertahanan,” ujarnya.
Pada debat ini, Prabowo terlihat lebih paham dan berpengalaman atas hal-hal prinsipal dan fundamental. Tema debat seperti ideologi, pemerintahan, dan hankam sangat dikuasai.
Jokowi tampak berupaya meyakinkan dengan cara mengulas secara update teknis detail sesuatu terminologi pelayanan, namun pelaksanaannya belum diakui rakyat telah berhasil efektif.
Kedua kandidat menunjukkan ciri khas masing-masing. Jokowi misalnya, tidak agresif, tidak ofensif, dan tidak menyerang. Sementara, Prabowo kembali kepada identitas dia yang keras dan tegas.
Debat keempat lebih didominasi oleh Prabowo. Ia ingin mengesankan kepemimpinan strong leadership itu tidak bisa main-main karena ini harga mati dalam sebuah negara dalam rangka menjaga kedaulatan Negara.
Kedua kandidat juga mengklarifikasi soal tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Seperti Jokowi itu dituduh sebagai antek asing dan PKI sedangkan Prabowo dituduh sebagai akan mendirikan khilafah.
Menaikkan Elektabilitas
Dalam konteks pemilihan presiden, debat kandidat adalah salah satu upaya meyakinkan mereka yang belum menentukan pilihan. Setidaknya ini tercermin dari survei Indikator Politik Indonesia tahun 2014 lalu. Sebelum debat dilakukan, elektabilitas yang didapat Joko Widodo-Jusuf Kalla saat itu 47,6%, sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 36,2%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab menyentuh angka 16,1 persen.
Sesudah debat, survei elektabilitas kedua pasangan itu naik. Elektabilitas Jokowi-JK jadi 51,4% dan Prabowo-Hatta 40,9%. Ini karena yang tidak tahu/tidak jawab menurun drastis jadi 7,7%.
Hanya saja, kondisi itu berbeda dengan yang terjadi saat ini. Setidaknya begitu yang tercermin dari survei Populi Center untuk menguji pengaruh debat pertama capres dan cawapres terhadap elektabilitas paslon. Hasil survei tersebut menyatakan, debat pertama pada 17 Januari 2019 lalu tak mampu menaikkan elektabilitas capres dan cawapres secara signifikan.
Survei itu dilakukan dengan 1.486 responden, dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei itu menunjukkan, ada peningkatan kemantapan pemilih dari kedua paslon, namun persentasenya hanya dua sampai tiga persen saja.
Pascadebat pertama, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf tetap pada angka 53,1%. Sedangkan, yang memilih Prabowo-Sandi 31,1%. Lalu, yang masih belum menentukan atau swing voters sebanyak 15,8%. Solid voters Jokowi-Ma’ruf meningkat pascadebat dari 88,9% sebelum debat menjadi 90,8% pasca debat. Kemudian untuk solid voters Prabowo-Sandi meningkat dari 82,6% sebelum debat menjadi 85,5% pascadebat.
Hal serupa juga berlaku untuk debat calon wakil presiden yang diselenggarakan Ahad 17 Maret lalu. Tapi dalam debat--yang minim debat-- diprediksi peringkat elektabilitas Prabowo, yang kini bersanding dengan Sandiaga Uno, dan Jokowi, yang sekarang tandem dengan Ma'ruf Amin, tak akan berubah drastis.
Beberapa survei menunjukkan Jokowi-Ma'ruf rata-rata meraih suara di atas 50%, sedangkan Prabowo-Sandiaga di angka 30% lebih. Kondisi seperti itu tak juga berubah sampai debat berakhir. Setidaknya begitu, yang dilaporkan beberapa lembaga survei.
Ambil satu contoh saja, hasil survei Indo Barometer terkait elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres yang menempatkan pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma’ruf unggul dengan selisih lebih dari 20%. “Seandainya Pilpres dilakukan hari ini, Jokowi-Ma’ruf diprediksi menang dengan selisih 21%. Paslon 01 memiliki elektabilitas 50,2%, sedangkan paslon 02 memiliki 28,9%. Sementara sisanya sekitar 20% masih merahasiakan pilihannya,” tutur peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto 25 Maret lalu.
Direktur Eksekutif Lembaga Survey Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan bahwa jalannya debat tidak mempengaruhi nilai elektabilitas kedua pasang calon. Hal tersebut dikarenakan kedua pasang calon telah memiliki basis pendukung yang loyal. Diketahui persentase kemantapan pemilih Jokowi-Ma’ruf berada di angka 80,9% dan pemilih Prabowo-Sandiaga berada di angka 79,6%.
Begitu juga yang dibilang Direktur Eksekutf Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi. Ia mengatakan bahwa pengaruh debat terhadap elektabilitas bisa dilihat berdasarkan sejumlah pengalaman baik di pilkada maupun pilpres 2014. Pada Pilpres 2014 lalu, banyak orang yang pesimis dengan Jokowi-JK bisa mengimbangi Prabowo-Hatta dalam debat pilpres 2014. Namun faktanya Jokowi-JK mampu menjawab keraguan publik dan meraup suara tambahan.
Hal itu berbeda dengan debat terakhir. Jajak pendapat Litbang Kompas, 9-10 April 2019 yang melibatkan 534 responden di 17 kota besar di Indonesia menunjukkan ada 31,8% responden yang menyatakan debat terakhir masih bisa membuat pilihan mereka berubah. Sementara 65,2% responden menyatakan debat sudah tak akan bisa mengubah pilihan mereka.
Persentase tersebut juga mengindikasikan preferensi calon pemilih sudah makin solid. Pada jajak pendapat Januari 2019, responden yang menyatakan pilihannya sudah tidak akan berubah masih 59,9%, sedangkan yang masih bisa berubah pikiran 36,5%.
Di sisi lain, lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat, setidaknya ada 16,9% swing voter dan 7,2% pemilik suara belum menentukan pilihan. Secara total, ada 24,1% atau sekitar 46 juta potensi suara yang bisa direbut pasangan calon untuk menjadi pemenang pilpres 2019 ini.
Sisa pemilik suara ini, mayoritas adalah pemilih rasional yang memutuskan dukungan berdasar sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah debat pasangan calon.
Banyak pihak yang menilai debat terakhir yang dilakukan Sabtu malam, 13 April, dengan tema bahasan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri dimenangkan Prabowo-Sandi. Namun, belum ada yang bisa memastikan apakah pasangan 02 bisa merebut hati rakyat lalu memenangkan pilpres.
