Ceknricek.com -- Pemerintah bakal melakukan pelatihan khusus proses vaksinasi COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga terlibat dalam hal memperlakukan vaksin COVID-19.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (19/10/20). Keterangan yang disampaikan saat rapat terbatas dengan topik Antisipasi Penyebaran COVID-19 Saat Liburan Panjang Akhir Oktober Tahun 2020 itu, Presiden mengungkapkan perlu persiapan dalam implementasi vaksinasi di dalam masyarakat.
“Masalah yang berkaitan dengan lapangan, perlu persiapan dalam implementasi juga berkaitan dengan training-training. Jangan menganggap enteng, ini tidak mudah,”kata Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pelatihan khusus termasuk cara membawa vaksin hingga menaruh atau menyimpannya. Terlebih karena jumlah vaksin yang akan disuntikkan dalam kapasitas yang sangat besar. Hal itu memerlukan perlakuan atau penanganan yang berbeda-beda.
“Training cara membawa vaksin, training menaruh vaksin, karena ini dalam jumlah yang banyak karena vaksin pun ini harus mendapat treatment dan perlakuan yang beda-beda. Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda, dari AstraZeneca beda lagi, nyimpen di-cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang atau boleh.”paparnya.
Klik video untuk tahu lebih banyak - HASIL SWAB TEST NEGATIF BUKAN BERARTI BEBAS COVID-19
Kepala Negara berharap pihak-pihak terkait seperti WHO dilibatkan agar bisa memberikan pelatihan dengan standar yang jelas dan benar.
“Saya minta dilibatkan WHO, WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya menjadi jelas,”tegas Jokowi.
Presiden juga menekankan agar semua pihak berhati-hati menangani vaksin karena bukan merupakan sesuatu yang bisa digampangkan.
“Hati-hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini, setelah saya pelajari semakin hari, saya yakin tidak mudah,” ujarnya.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi juga sudah mendapat laporan dari Menteri BUMN Erick Thohir bahwa vaksin dari AstraZeneca akan dikirim perdana pada April 2021. Setiap bulannya Indonesia akan mendapatkan sebanyak 11 juta vaksin sampai total 100 juta vaksin.
Sementara penanggung jawab pengadaan vaksin dan penyediaan vaksin gratis bagi masyarakat berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan.
"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan. Untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," ujarnya.
Dengan penentuan penanggung jawab tersebut, maka akan jelas pihak atau lembaga yang berwenang dalam pengadaan vaksin.
"Ini menjadi jelas. Kalau nggak seperti ini, siapa yang menandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," kata Jokowi.
Presiden Jokowi seperti dilansir Antara secara khusus meminta para anggota kabinetnya untuk secara serius menerapkan komunikasi yang baik dan benar kepada masyarakat terkait vaksinasi.
Baca juga: Indonesia Bakal Dapat Subsidi Harga Vaksin COVID-19 dari WHO
Baca juga: WHO: Karantina Wilayah Bukan Solusi Kendalikan COVID-19
