01/15/2025, 10:30 WIB
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol ditangkap pada hari Rabu (15/1/25) setelah ratusan penyidik antikorupsi dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu.
01/17/2024, 21:47 WIB
Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikembalikan lagi seperti dulu. Hal itu disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan di acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedu
12/15/2023, 16:24 WIB
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan siap memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beradu gagasan dengan capres lainnya soal antikorupsi.
11/27/2023, 23:24 WIB
Sebuah seruan bernama 'Jembatan Serong'diinisiasi oleh Forum Lintas Generasi yang melibatkan ratusan aktivis, tokoh antikorupsi, dan pemikir masyarakat. Seruan ini dikeluarkan menghadapi masa kampanye.
06/30/2022, 9:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwajibkan oleh UU untuk menggandeng masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi.Kewajiban itu tercantum pada Pasal 1 UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Ko
05/06/2022, 21:55 WIB
Beberapa hari yang lalu, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, sebuah momen penting, salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, sejatinya tiap tahunnya selalu diperingati.
04/13/2022, 13:59 WIB
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, kembali didesak mundur oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan ICW. Ia diduga melanggar etik karena mendapatkan fasilitas tiket MotoGP Mandalika dari pihak lain
04/12/2022, 15:53 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang beberapa ketua umum partai politik. Pemanggilan itu terkait dengan penguatan antikorupsi menjelang Pemilihan Umum 2024 mendatang.
04/07/2022, 12:39 WIB
Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan jika dirinya selaku pimpinan di lembaga antikorupsi, akan senantiasa mengawal dan memastikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.
04/30/2021, 23:39 WIB
Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pengundangan revisi UU KPK dibatalkan.
