12/16/2024, 15:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/24).
07/16/2024, 11:38 WIB
Pendaftaran Calon Pimpinan dan Calon Dewan pengawas (Dewas) KPK ditutup pada 15 Juli. Total pendaftar yakni 525 orang, di antaranya 318 pendaftar Capim dan 207 daftar Calon Dewas KPK.
12/08/2023, 16:26 WIB
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri ke persidangan etik. Hal itu dilakukan usai Dewas KPK melakukan pemeriksaan pendahuluan.
12/05/2023, 14:15 WIB
etua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memenuhi panggilan kedua Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Selasa (5/12/23). Dia bakal diklarifikasi lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan dirinya dengan eks mente
11/20/2023, 11:18 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memenuhi undangan penjelasan yang dilayangkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Jakarta, Senin (20/11/23), untuk dimintai keterangan soal pertemuannya dengan mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (
08/04/2023, 14:39 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak disebut mengajukan enam saksi a de charge atau meringankan dalam sidang dugaan pelanggaran etiknya.
05/22/2021, 16:14 WIB
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera memanggil lima pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri.
04/28/2021, 17:08 WIB
Presiden Joko Widodo resmi mengangkat ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Rabu (28/4/21). Indriyanto menggantikan mantan anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
03/02/2021, 11:44 WIB
Artidjo!-Nama panggilan yang begitu pendek itu menyimpan cerita panjang tentang kekuatan moralitas dan konsistensi sebuah pribadi yang mempesona.
10/16/2020, 14:18 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengatakan tidak mengetahui adanya usulan pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.
