04/22/2024, 12:30 WIB
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tolak dalil Anies-Muhaimin dalam permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ikut campur (cawe-cawe) dalam Pilpres 2024.
04/22/2024, 10:36 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan pendapat dari sejumlah amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024.
04/22/2024, 10:11 WIB
Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak menghadiri sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
04/19/2024, 14:43 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024 pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta.
04/16/2024, 13:20 WIB
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyerahkan kesimpulan sidang sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/4/24).
04/05/2024, 13:37 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan Kementerian Sosial tidak mengalokasikan anggaran untuk bencana El Nino. Hal itu disampaikan Risma saat bersaksi soal bantuan sosial dari pemerintah pada sidang di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) d
04/05/2024, 11:22 WIB
Empat menteri Kabinet Joko Widodo yang bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dimintai sumpah selayaknya saksi dan ahli yang diajukan pemohon dan termohon.
04/05/2024, 10:35 WIB
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mendapat giliran pertama untuk bersaksi di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/24).
04/05/2024, 8:47 WIB
Empat menteri telah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan siap bersaksi pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Jumat (5/4/24).
04/04/2024, 15:43 WIB
Dalil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap tidak memiliki dasar hukum.
