Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah, mengimbau masyarakat untuk tidak mengunggah data kependudukan seperti KTP-el, KK atau KIA ke media sosial. 

Ombudsman RI menilai, pemberian hak akses verifikasi data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada lembaga swasta clean dan safety.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan pemanfaatan data kependudukan yang didapat dari data tunggal nomor induk kependudukan penting agar tidak terjadi tumpang tindih terkait sertifikasi konstruksi.