09/12/2024, 14:55 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yakni terkait syarat usia calon pimpinan (capim) komisi antirasuah, yang diajukan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan rekan.
08/27/2024, 20:52 WIB
Tolonglah waktu sekitar dua bulan ini Toean Presiden mempersiapkan transisi dengan ikhlas, sehingga berjalan dengan mulus. Tidak gaduh. Soft landing. Dan Toean Presiden selamat.
08/26/2024, 10:13 WIB
DPR menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terungkap dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di Jakarta, Minggu (25/8/24).
08/24/2024, 12:20 WIB
Pemerintah dipastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengeluarkan Perppu tentang Pilkada.
08/22/2024, 13:12 WIB
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah wajib mematuhi serta menjalankan putusan Mahkamah Kosntutusi (MK) sebagaimana mestinya.
08/22/2024, 12:56 WIB
Koalisi Lintas Organisasi Pers mengeluarkan seruan untuk melawan Oligarki, setelah Badan Legislasi DPR menganulir dua putusan Mahkamah Konstitusi.
08/21/2024, 16:05 WIB
Constitutional and Administrative Law Society (CALS) yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
08/20/2024, 15:38 WIB
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan terhadap UU Pilkada. Aturan ini memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri Pilkada.
06/05/2024, 15:56 WIB
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut putusan MA mengenai batas umur yang telah diubah tidak otomatis harus dilaksanakan oleh KPU. Sebab, rangkaian Pilkada 2024 sudah berjalan. KPU bisa menggunaka
05/08/2024, 14:18 WIB
Masalah penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) kembali disinggung Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. Sebab, masalah ini tidak hanya terjadi di pemilihan presiden (pilpres), tapi juga pada pemilihan legislatif (pileg).
