01/04/2025, 16:29 WIB
Setelah berbagai ikhtiar dan penantian yang panjang, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold.
01/03/2025, 15:30 WIB
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen.
05/06/2024, 14:56 WIB
Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka mendukung keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club. Konsep tersebut dinilai akan mampu memperbanyak masukan dari tokoh berpengalaman tatkala dia dan Prabowo memulai p
05/03/2024, 13:56 WIB
Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menegaskan pentingnya seorang presiden untuk terus bersilaturahmi dengan semua mantan presiden, ketika mengomentari usulan pembentukan “Presidential Club” dari Prabowo Subianto.
04/30/2023, 14:10 WIB
Jika akhirnya capres yang mendapatkan tiket dalam Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, besar kemungkinan Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.
12/22/2022, 20:39 WIB
Anak presiden Turki, H.E. Necmeddin Bilal Erdogan, mengunjungi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (21/12/22). Ia memenuhi undangan Indonesia National Youth Council (NYC) dan OIC Youth Indonesia untuk memberikan kuliah umum.
07/11/2022, 11:35 WIB
Ilham Bintang: Tampaknya pikiran sesat ini bersumber pada rendahnya penerimaan masyarakat terhadap ketum - ketum parpol walau sudah bakar- bakar uang membuat baliho, konten- konten video, pencitraan tiada tara dalam penampakan di depan publik.
07/07/2022, 14:52 WIB
Gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bangsa (PBB) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).
07/06/2022, 21:17 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendaftarkan judicial review atau uji materi pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
07/02/2022, 11:01 WIB
Zainal Bintang: Ketentuan ambang batas belakangan ini menimbulkan berbagai gugatan di MK, namun mengalami kegagalan. Ambang batas tersebut dikualifisir sebagai 'kutukan' karena telah membajak hak-hak konstitusional warga negara.
