100 Calon Menteri di Laci Jokowi

Ceknricek.com -- Jika selama ini PDI Perjuangan terkesan jaim alias jaga imej dalam kaitan kursi menteri, maka Kamis (8/8) kemarin wajah asli partai ini diungkap Megawati Soekarnoputri. Tanpa tedeng aling-aling, Ketua Umum partai berlambang banteng moncong putih ini meminta lebih banyak menteri pada kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo. “Mesti lebih banyak,” tuntut Mega kepada Presiden Joko Widodo saat ia berpidato dalam Kongres V PDI-P di Grand Inna Beach, Denpasar, Bali.

Lebih banyak yang dimaksud Mega tentulah jumlahnya lebih dari yang sekarang dan jumlah itu mesti lebih banyak dari partai anggota koalisi lainnya. Dalil Mega, PDIP adalah pemenang pemilu. "Orang kita ini pemenang pemilu dua kali. Betul tidak?," kata Mega yang dijawab serempak kader yang hadir dalam kongres itu, "betul..!" 

Megawati menegaskan bakal menolak apabila Presiden Jokowi hanya memberikan sedikit jatah kursi menteri untuk diisi kader PDI-P. "Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih empat (kursi menteri). Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Mega.

Lagi-lagi pernyataan itu membangkitkan sorak-sorai para kader banteng. Mereka berteriak  "tidak mau, tidak mau" sembari bertepuk tangan. "Ini di dalam kongres partai Pak Presiden, saya minta, dengan hormat PDI-P akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri terbanyak. Sip," lanjut Mega.

Menyambut permintaan Mega, Jokowi rupanya sudah menyiapkan jawaban. Saat mendapat giliran berpidato, ia menjanjikan kursi menteri terbanyak bagi PDIP. "Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Jaminannya saya," jawabnya.

Baca Juga: Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP, Ini Lima Janji Megawati

Kini semua terlihat, Mega menunjukkan keperkasaannya. Mega telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia pandai memanfaatkan momentum. Dia tahu kapan bicara dan tahu kapan harus diam. Mega tentu sudah menduga jawaban apa yang bakal disampaikan Jokowi. Pada saat itu, Mega di atas semua yang hadir dalam Kongres PDIP, termasuk Jokowi.

Sebelum itu, PDIP cenderung diam dan tidak usreg urusan kursi menteri. Bahkan ketika menanggapi ambisi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang sudah menenteng 10 daftar nama calon menteri ke Istana, para petinggi PDIP menganggap sebagai hal yang wajar saja. Soal siapa menteri yang ditunjuk, PDIP selalu mengatakan itu hak prerogatif presiden. Jadi terkesan adem dan jaim banget.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah, partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam penentuan calon menteri. Pertama melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan keputusan Presiden Jokowi.

Megawati, kata Basarah, sejauh ini belum menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa kadernya bakal dicalonkan sebagai menteri. "Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental, dalam kepentingan bangsa yang lebih besar," jelas Basarah suatu ketika. Nah, sekarang semua jelas. PDIP meminta lebih.

Masing-masing 10

Kini, setidaknya sudah ada 100 nama calon menteri yang masuk ke Istana. Nama-nama menteri itu diajukan partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK). PKB, menurut pengakuan Muhaimin, mengajukan 10 nama. Begitu juga Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan partai lainnya. Tiap partai menyetor 10 nama, ada yang lebih, lengkap dengan daftar riwayat hidup. Di tangan presiden terpilih nama-nama itu satu per satu akan diseleksi.

Jika calon yang masuk sudah 100, maka masih ada waktu sampai bulan Oktober untuk menentukan 34 menteri. Perbandingannya satu kementerian ada tiga calon. Di sisi lain, Jokowi belum menutup pendaftaran. Menurut Jokowi, tak masalah makin banyak nama calon menteri. Semakin banyak justru akan mudah, begitu prinsipnya. Sehingga melahirkan banyak pilihan alternatif.

Jokowi mengatakan susunan kabinet akan dibahas secara menyeluruh dengan sembilan partai politik pengusungnya di Pilpres 2019 lalu. "Tapi tidak dalam waktu dekat ini karena kita masih ketemu dengan ketua-ketua koalisi kita aja belum," ucapnya.

Lebih jauh lagi, Jokowi tidak menutup pintu bagi partai lain yang ingin bergabung ke dalam koalisi. Salah satunya Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. "Ya, semuanya, kan, lewat hitungan, kalkulasi, kajian-kajian yang disesuaikan dengan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Kalau memang baik untuk bangsa dan negara, kenapa tidak," ujar Jokowi.

Baca Juga: Kongres PDIP: Tangga Lebih Tinggi Cucu Sukarno

Presiden tentu saja tidak bekerja sendiri. Dia akan dibantu tim khusus. Hanya saja, kini berbeda dengan saat Jokowi memenangkan Pilpres 2014 lalu. Kala itu, Jokowi membuat Tim Transisi diketuai Rini Soemarno. Tugas tim itu menjaring nama calon menteri dengan beragam latar belakang. Pembagian porsi menteri juga dibahas. Pembagiannya untuk partai koalisi dan profesional.

Namun pada periode ini, kemungkinan porsi tidak jauh berbeda dengan periode lalu. Jumlah menteri masih 34. Dengan demikian, tidak ada pengurangan atau penambahan nomenklatur kementerian. Saat ini pembagiannya 40% profesional sokongan partai, 30% kader partai dan 30% sisanya profesional. Jadi komposisinya 40:30:30. Jumlah ini bakal dibagi ke dalam sejumlah kementerian dan lembaga pada Kabinet Kerja Jilid II.

Hanya saja, cara berpikir Jokowi lebih sederhana. Ia mengatakan, komposisi kabinet selanjutnya bakal lebih banyak diisi oleh kalangan profesional. Namun, dia juga membuka opsi jumlah kalangan profesional dan parpol berimbang dalam kabinet. Kira-kira 60% partai, 40% profesional atau 50:50. “Kira-kira itu," ujarnya.

Itu bermakna bahwa tiap partai bisa mengajukan nama calon menteri dari kalangan profesional. Nasdem, misalnya, mengajukan calon menteri dari tiga latar belakang. Pertama kader partai tulen. Selanjutnya kader dengan latar belakang akademisi dan profesional. Terakhir, dari kalangan profesional.

Jumlah kementerian di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebanyak 34. Sempat terjadi reshuffle kabinet beberapa kali. Ada yang mengusulkan penggabungan beberapa kementerian. Misalnya, PDIP menyarankan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dilebur menjadi satu.

Di sisi lain, Jokowi justru sempat mewacanakan pembentukan dua kementerian baru yakni kementerian ekspor dan kementerian investasi. Lalu ada juga usul pembentukan kementerian khusus pencegahan atau penanggulangan bencana. Itu dinilai perlu karena Indonesa sering mengalami bencana alam.

Agar semua dapat bagian, menyiapkan kursi menteri lebih banyak memang bisa menjadi solusi. Jika tidak begitu, dibuat pos jabatan yang tak kalah gengsi untuk menampung aspirasi partai anggota koalisi. Politik balas budi, seringkali memang bikin keki.

BACA JUGA: Cek HUKUM, BeritaTerkini Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.