Ceknricek.com -- Hujan lebat mengiringi Jakarta pada Sabtu sore (2/11). Saat itu pula, Gubernur DKI Jakarta hanya bisa tersenyum ketika ditemui tim Ceknricek.com dan menjawab terkait kehebohan anggaran Pemerintah Provinsi DKI yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat.
"Saya sebenarnya tidak mau menyalahkan orang lain, namun kalau tidak diluruskan ini semua jadi ramai terus," kata Anies dalam bincang-bincang acara Sarita, di Pendopo Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (2/11). Menurut Anies, kejanggalan yang terjadi dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah kesalahan dari sistem.
"Kesalahan ini merupakan kesalah sistem, sistemnya dari mana, ya ini adalah warisan dari gubernur sebelumnya. Saya begitu masuk dan menjabat sebagai gubernur, melihat sistem ini awalnya juga kaget, kok ini ada salah. Mengapa dari dulu sistem ini tidak dikoreksi. Anggaran segitu banyak, kok bisa ini lolos?," ucap Anies menambahkan.
Sekadar informasi, kehebohan terkait anggaran Pemprov DKI ini bermula ketika Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya, William Aditya Sarana menyoroti rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Salah satu anggaran yang dinilai "ajaib" adalah pengadaan lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82,8 miliar.
Tak hanya itu, ada juga pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, anggaran Rp121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan, serta anggaran senilai Rp66 miliar untuk beberapa unit server dan storage oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Dalam perbincangan hangat ditengah dinginnya hujan, Anies lalu menjelaskan bahwa pembahasan anggaran ini ini sudah dimulai sejak akhir Agustus dan September. Angka-angka yang keliru ini akan ditampilkan lagi saat pembahasan.
"Misalnya anggaran pendidikan, kita bisa melihat breakdown-nya apa saja. Dalam membahas anggaran, kita membahas ada asumsi makro. Misalnya pertumbuhan ekonomi menurun, maka pertambahan pajak juga menurun. Akibatnya anggaran harus melalui penyesuaian lagi," ujar Anies.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
Gubernur kelahiran 7 Mei 1969 itu pun membantah bahwa pihaknya sengaja menutup server situs apbd.jakarta.go.id. Sebelumnya, dikabarkan situs itu sempat ditutup. Pantauan Ceknricek.com pada Sabtu (2/11) pukul 20.00 situs tersebut sudah bisa diakses. Termasuk untuk RKPD Input dan Supervisi Hasil Finalisasi Penyusunan RKPD 2019, dan KUA dan PPAS Input dan Supervisi Kegiatan KUA dan PPAS hasil pembahasan Banggar DPRD bersama.
Baca Juga: Pemprov DKI Pastikan RAPBD dan KUA-PPAS 2020 Dipublikasikan Transparan
"Silakan dicek, kami transparan dan akuntabel. Silakan masing-masing ikut mengkritisi. Saya justru berterima kasih kepada yang meramaikan, karena berarti Anda peduli dengan Jakarta, peduli dengan gubernurnya. Saya berterima kasih," kata Anies.
Tak Mencari Popularitas
Bagi Anies, kekeliruan dalam proses input anggaran bisa dilihat dari dua sisi. Bisa jadi yang menginput melakukan kelalaian, bisa jadi memang ada maksud kongkalikong. Namun semuanya sebenarnya bisa dicegah apabila sistemnya diperbaharui.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
"Saya sempat bilang sebelumnya, kita punya sistem digital, tapi tidak smart system. Seharusnya ada semacam algoritma, begitu ada kejanggalan, sistem bisa memberi peringatan. Misalnya kalau anggaran lem misalnya hanya Rp6.000 tapi ditulis hingga miliaran, maka itu sudah kelalaian. Ini yang harus dikoreksi, saya tidak ingin mewariskan masalah kepada pemimpin berikutnya," ujar Anies.
Baca Juga: PSI Dinilai Tak Paham Masalah Terkait Protes Anggaran Janggal
Gubernur yang juga merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan itu mengaku dirinya tidak suka mencari popularitas. Dirinya tidak ingin kesalahan anak buah menjadi komoditas untuk popularitas semata.
"Ketika saya panggil semua orang, begitu ada kesalahan, langsung kita koreksi. Saya tidak ingin menjelekkan anak buah saya, atau menjadikan kesalahan anak buah sebagai komoditas untuk popularitas, komoditas menjelekkan orang lain. Saya ingin menghargai manusia, karena saya menghargai diri saya sendiri," ujarnya.
Anies sendiri mengaku heran, mengapa anggota DPRD dari PSI tidak melakukan komunikasi dengan jalur yang tepat, melainkan langsung mensosialisasikannya melalui sosial media. Meski demikian, Anies mengaku tak mau berlarut-larut mempermasalahkan itu.
"Ketika sekarang ada seseorang yang ingin menjelekkan, dia harus mempertanggung jawabkan hal itu kepada publik. Bukan hanya soal etis, itu urusan dia. Bahwa ada orang yang mencoba untuk memberikan pandangan yang keliru untuk apa yang kita kerjakan, itu tanggung jawab dia terhadap publik, silakan publik yang menilai. Tapi bagi kami, kami harus mempertanggung jawabkan yang kami kerjakan. Sehingga yang tidak benar ini, dikemudian hari tidak terjadi lagi," kata Anies.
BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
