Ceknricek.com -- Siapa pemenang polemik soal impor beras pada September 2018 lalu tampaknya mulai kelihatan pada Selasa (2/7) kemarin. Pada hari itu Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), meminta izin pemerintah melepas setidaknya 1 juta ton beras impor dengan dalih agar Bulog bisa menyerap beras hasil panen petani. Selain memenuhi gudang yang nyaris penuh, kualitas beras impor itu mulai menurun karena sudah teronggok di gudang sejak April 2018.
Sekadar mengingatkan, pada September 2019 Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito, bersitegang dengan Buwas. Enggar berniat mengimpor beras, tapi Buwas menolak. Buwas menolak impor karena stok beras di gudang Bulog sudah melimpah, mencapai 3 juta ton.
Presiden Jokowi,Enggartiasto Lukito dan Budi Waseso (Sumber : Kompasiana)
Kala itu, Enggar berkeras bahwa impor beras diperlukan karena produksi petani di dalam negeri kemungkinan meleset dari target 80 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 46,50 juta ton beras. Impor diperlukan untuk berjaga-jaga terjadi kekurangan makanan pokok itu sehingga harga menjadi sulit terkendali. Masalah ini akhirnya diselesaikan setelah Presiden Joko Widodo turun tangan. Keran impor pun dibuka. Buwas kalah.
Hanya saja, kini Buwas seakan membuktikan bahwa dirinya yang benar. Dalilnya menolak impor beras tidak asbun atau asal bunyi. Nah, pada Selasa (2/7) kemarin itu, ia bicara dengan sejumlah wartawan. Bulog ingin melepas 50.000 beras impor yang sudah hampir membusuk. Stok itu merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pengadaan tahun 2015, 2016, dan 2017.
Selain itu, di gudang Bulog juga ada CBP 1 juta ton hasil impor April 2018 yang perlu juga dilepas agar tidak memenuhi gudang Bulog. Beras sebanyak itu merupakan bagian dari 2,2 juta ton CBP yang kini disimpan Bulog. “Tapi yang perlu dilepas segera adalah yang 50.000 ton itu,” ujar Buwas.
Perum Bulog memerlukan izin pemerintah untuk melepas beras itu ke pasar karena beras tersebut merupakan CBP.
Terhadap beras yang sejuta ton itu, juga perlu segera dikeluarkan dari gudang agar Bulog bisa menyimpan beras serapan hasil panen dari petani. Saban hari perum penyangga ini menyerap beras petani sampai 10.000 ton per hari. Total kapasitas maksimal gudang Bulog adalah 2,6 juta ton. Sedangkan CBP yang kini tersimpan di gudang Bulog mencapai sekitar 2,2 juta ton.
Berdasarkan perhitungan Buwas, sampai bulan Juli hingga Agustus stok bisa mencapai 3 juta ton jika tidak ada penyaluran. Sementara itu, stok beras yang ada di gudang Bulog mencapai hampir 2,4 juta ton yang terdiri atas 2,2 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) termasuk beras impor sebesar lebih dari 1 juta ton dan 143.000 ton beras komersial. Kapasitas gudang Bulog sekitar 2,6 juta ton sehingga masih tersisa ruang untuk beberapa puluh ribu ton lagi.
Beras Bulog (Foto : CNBC)
Jika tidak melepas stok 1 juta ton itu, Bulog terpaksa harus menyewa gudang tambahan. Selain itu, beras impor tersebut sudah berumur satu tahun sehingga harus segera disalurkan guna menjaga kualitasnya. “Saat ini, kualitas beras impor tersebut masih terjaga,” ujarnya
Perum Bulog menargetkan serapan beras petani pada tahun ini sebesar 1,8 juta ton setara beras. Direktur Pengadaan Bulog, Bachtiar, menyebutkan hingga saat ini serapan beras Bulog sudah mencapai lebih dari 800.000 ton.
Saat ini, Bulog melakukan penyerapan dengan menggunakan ketentuan harga pembelian pemerintah sebesar Rp3.900/kg ditambah fleksibilitas 10% untuk gabah. Daerah yang menjadi pusat penyerapan saat ini antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, dan Sumatra Selatan.
Pertama Terjadi
Surplus beras yang membikin pening ini terjadi baru era Jokowi saja. Sayangnya, beras yang melimpah itu bukan beras petani Indonesia. Sebagian adalah beras impor. Anehnya, pemerintah sendiri bingung bagaimana cara menyalurkan beras itu.
Pemerintahan Jokowi pernah berjanji untuk swasembada pangan. Namun fakta berbicara lain. Justru impor yang digenjot terus. Ekonom Senior Indef, Dradjad Wibowo mengungkap, sejak era Orde Baru, impor beras paling tinggi terjadi di masa pemerintahan Jokowi dengan rata-rata 1,174 juta ton/tahun.
Presiden Joko Widodo (Foto : CNBC)
Data tersebut tidak memperhitungkan krisis ekonomi di masa pemerintahan Presiden Habibie yang kala itu impor beras mencapai 2,942 juta ton/tahun. "Kesimpulan, di luar masa krisis ekonomi pada periode Presiden BJ Habibie, rata-rata impor beras tahunan terbesar terjadi pada masa Presiden Joko Widodo," kata Dradjad kepada CNBC Indonesia, awal tahun ini.
Impor beras memang sudah menjadi kegiatan tahunan Indonesia. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2000 hingga saat ini, belum pernah Indonesia absen impor beras. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia.
Pada periode 2000-2018, impor beras mencapai puncaknya pada tahun 2011, yaitu mencapai 2,75 juta ton. Namun, sejak 2011, impor beras kembali mencapai puncaknya pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,14 juta ton.
Padahal jika melihat secara keseluruhan data produksi dan konsumsi beras selama 2018, Indonesia diprediksi surplus beras sebesar 2,86 juta ton. Menurut Menko Pereknomian, Darmin Nasution, surplus beras pada 2017 mencapai 20 juta ton.
Impor Beras (Sumber : Republika)
Ajaibnya, pada saat surplus beras itu terjadi tak membuat impor beras mengendor. Buwas mengatakan hal itu terjadi karena ada mafia beras yang turut bermain. Kurangnya sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L) terkait kebutuhan beras, katanya, kerapkali menjadikan beras sebagai komoditas bisnis untuk kepentingan oknum atau institusi tertentu. “Selain kemunculan BPNT, kartel beras pun menjamur sehingga penyerapan beras Bulog terancam berhenti,” keluhnya.
Mafia Pangan
Nah, kini data Bulog tampaknya lumayan akurat. Kini, stok beras benar-benar menumpuk di kala petani dalam negeri sedang panen.
Hanya saja, pada saat itu, sulit juga mencegah Enggar melakukan impor beras karena ia tentu tak ingin peristiwa bergejolaknya harga beras terulang. Maklum saja, selama menjadi Mendag, Enggar sudah mengalami masa pahit pada awal tahun 2018. Kala itu, kader Golkar yang hijrah ke NasDem ini dibuat tak berdaya ketika harga beras membumbung tinggi. Padahal di penghujung 2017, Kementerian Pertanian rajin menyebarkan informasi bahwa stok beras mencukupi untuk konsumsi 250 juta penduduk.
Paling tidak sudah dua kali terjadi lonjakan harga beras selama era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Yang pertama terjadi pada 2015 dan awal 2018. Kedua peristiwa tersebut diatasi dengan cara operasi pasar dengan beras impor.
Mafia Beras (Foto : Detik)
Politik beras memang menyangkut beberapa aspek. Pertama, memastikan produksi beras memenuhi kebutuhan nasional. Kedua, memastikan kesejahteraan produsen beras, yakni kaum tani. Terakhir, memastikan harga beras bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia.
Celakanya, sampai saat ini, pemerintah tidak memiliki data beras yang bisa dipegang untuk mengambil keputusan yang tepat. Padahal, persoalan data tak bisa dianggap remeh. Data yang salah bukan saja bisa mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang salah sehingga menjerumuskan rakyat dalam penderitaan, tetapi juga bisa digunakan oknum-oknum pejabat pemerintah dan para pemburu renten atau mafia pangan untuk mengeduk keuntungan materi.
Bahkan, data yang disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS) pun masih belum bisa diandalkan. Banyak pihak menuduh data BPS hanya sebagai data “pesanan” pemerintah untuk memoles pencitraan. Ini masalahnya.
