Ceknricek.com -- Presiden Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945, menyampaikan pemikirannya tentang Pancasila seperti ini:
1. Kebangsaan.
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
3. Demokrasi.
4. Keadilan Sosial.
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berbeda dengan yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), setelah melakukan pengkajian selama 2 bulan, pada 18 Agustus 1945:
1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pancasila saat ini (2021) persis sama dengan versi PPKI. Tapi, mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, sedangkan butir-butir Pancasilanya sama persis dengan ketetapan PPKI 18 Agustus 1945? Jokowi tidak tahu sejarah? Apa itu bukan "pemalsuan sejarah?" Supaya Soekarno tetap dikenang sebagai pencetus Pancasila? Sekaligus "mengubur peran" PPKI?
Presiden Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyampaikan keinginannya agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Menurut Megawati, hari tersebut harus menjadi hari peringatan lahirnya Pancasila.
Megawati mengungkapkan bahwa Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji akan menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Dia mengaku heran mengapa gagasan menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional tidak kunjung terealisasi.
Dia menyayangkan jika gagasan tersebut tidak diwujudkan karena ingin mengeliminasi peran Presiden Soekarno dalam kelahiran Pancasila. "Kalau seumpamanya bukan Bung Karno, apa dijadikan hari libur nasional? Aneh kadang pikiran bangsa kita ini, seperti ambivalen, sejarah diombang-ambing," ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, berpendapat bahwa hari lahir Pancasila sebagai dasar negara adalah tanggal 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945 seperti yang ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila saat ini.
"Kalau kita melihat Pancasila sebagai dasar negara, maka ia resmi lahir ketika PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengesahkan konstitusi negara, yakni UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Dan didalam Pembukaan-nya, tercantum Pancasila,” ujar Refly saat dihubungi Tempo.co. Pancasila lahir melalui berbagai dinamika dan hasil pemikiran tokoh-tokoh bangsa lainnya, tuturnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila pernah menjadi polemik di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Bersumber dari tulisan-tulisan Muhammad Yamin, Kepala Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Nugroho Notosusanto yang pertama kali menyoal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Nugroho menyatakan Pancasila dirumuskan bersama oleh Bung Karno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Dia pun menyimpulkan 1 Juni bukanlah Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara, tetapi Pancasilanya Bung Karno.
Setelah delapan tahun dilarang, 1 Juni kembali boleh diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Sidang Dewan Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Polkam, Jenderal M. Panggabean, pada medio Mei 1978 memutuskan hal itu.
Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan berbagai macam versi Hari Lahir Pancasila disebabkan manipulasi sejarah. Dia menilai manipulasi itu dilakukan berbagai rezim pemerintahan di Indonesia.
Ada ungkapan: "Sejarah ditulis oleh pemenang yang berkuasa." Persoalannya, tidak ada pemenang atau penguasa yang abadi. Jadi sejarah pun bisa berubah-ubah, tergantung siapa yang sedang berkuasa. Maka, para cendekiawan yang kompeten, kredibel, punya integritas dan keberanianlah yang "wajib meluruskan sejarah". Termasuk sejarah hari lahir Pancasila.
Baca juga: Mengenang Ideologi Soekarno Muda
Editor: Prasetyo Agung G 