Ceknricek.com -- Menjelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sedianya berlangsung pada minggu ketiga bulan Desember, suara-suara sumbang terkait keamanan vaksin COVID-19 terus bermunculan.
Pemerintah beberapa kali baik melalui Kementerian Kesehatan maupun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat dijamin manjur dan aman.
Akan tetapi penjelasan tersebut belum sepenuh dipahami sebagian masyarakat. Apalagi beragam hoaks terkait kehalalan vaksin COVID-19 bertebaran di pelbagai platform media sosial. Tak ayal lagi, masyarakat menjadi resah dan ragu-ragu menerima vaksin.
Menanggapi hal tersebut, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, (6/11/20) Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menegaskan keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
“Pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memberikan izin edar dan punya persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA),” katanya.
Sumber: Ceknricek.com
Wanita yang akrab disapa Brian ini lebih lanjut menjelaskan saat BPOM sedang mengunjungi pabrik Sinovac, perusahaan farmasi China yang menjadi mitra PT Bio Farma dalam memproduksi vaksin Sinovac. Sementara ini, uji klinis fase 3 vaksin Sinovac yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat sudah melibatkan 1000-10.000 sampel dan masuk tahap observasi efikasi.
“Pemahaman Indonesia memang lebih baik untuk vaksin Sinovac karena Indonesia juga terlibat dalam uji klinis fase 3, serta Bio Farma terlibat dalam proses produksinya. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional,” sambungnya.
Klik video untuk tahu lebih banyak - SOSIALISASI 3M DARI RICO TAMPATTY
Atas dasar itu, KSP menjamin proses produksi vaksin sangat mempertimbangkan efektivitas dan keamanan. Brian menyatakan masyarakat tidak perlu ragu atas kesimpulan dan rekomendasi akhir mengenai vaksin COVID-19. Pemerintah juga mengajak Indonesian In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terlibat dalam vaksinasi.
Imunisasi dari vaksin dan didukung oleh perubahan perilaku masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan menurut Brian penting dalam mengendalikan COVID-19. Imunisasi memberikan dampak langsung berupa perlindungan pada individu yang mendapatkan vaksin COVID-19.
Apabila vaksinasi COVID-19 dilakukan minimal 75 persen dari populasi maka tercapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Virus yang tersebar dengan sendirinya berkurang.
"Dengan begitu, 25 persen populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit," kata Brian Sri Prahastuti.
Baca juga: Satgas COVID-19 Pastikan Vaksin Aman dan Sesuai Rekomendasi WHO
Baca juga: Pemerintah Pastikan Vaksin Aman dan Terbukti Lolos Uji Klinis
