Ceknricek.com -- Sebanyak enam lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengkampanyekan penghentian kekerasan terhadap anak di sekolah lewat koalisi Indonesia Joining Force to End Violence Against Children.
"Indonesia Joining Force ingin mendorong berbagai pihak, termasuk media, untuk meningkatkan kesadaran terkait isu kekerasan pada anak, khususnya hukuman fisik di sekolah," kata Manajer Projek Indonesia Joining Force Laura Hukom, Selasa, (26/11) dilansir dari Antara.
Dalam penelitian Indonesia Joining Force pada 2019, mereka menemukan hanya sekitar 16,8 persen siswa yang menyatakan dirinya merasa aman di sekolah. Sisanya menyebutkan merasa tidak aman dan sangat tidak aman.
Toilet dan kantin merupakan area yang paling sering menjadi tempat terjadinya kekerasan hingga perundungan di sekolah. Atas dasar inilah Laura meminta masyarakat untuk memerangi kekerasan anak di sekolah.
"Mari bersama-sama menciptakan sekolah sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak belajar dan berkegiatan," tuturnya.
Laura pun mengatakan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak. Menurutnya lingkungan yang aman akan mendorong anak berpartisipasi dalam proses belajar.
"Setiap satuan pendidikan seharusnya bisa menerapkan prosedur standar operasi untuk mencegah tindak kekerasan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015," kata Laura.
Baca Juga: 3 Poin Pidato Cinta Laura Tentang Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
Menurut data International Centre for Research of Women dan Yayasan Plan International Indonesia juga menunjukkan 84 persen anak mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual di sekolah.
Anggota Konvensi Hak Anak PBB Mikiko Otani pun mendorong pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan dan program yang efektif untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman bagi anak dengan membuat laporan perkembangan pelaksanaan Konvensi Hak Anak.
Menurutnya, Komite Hak Anak PBB siap bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan solusi-solusi dari persoalan anak seperti perundungan dan eksploitasi seksual.
“Banyak pemerintah yang terkesan menunda atau hati-hati mengirim laporan kepada kami. Padahal kami tidak hadir untuk mengkritik mereka tapi justru untuk membantu," ungkap Mikiko dilansir dari VOA.
BACA JUGA: Cek BREAKING NEWS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
