Foto: Metro

Kontroversi Wisata Ramah Muslim Menpar Wishnutama

Ceknricek.com -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, boleh dicatat sebagai menteri kedua pencipta kegaduhan setelah Menteri Agama Fachrul Razi. Entah disengaja atau kebetulan, kehebohan mereka dipicu oleh isu bernuansa keagamaan. Jika Menteri Fachrul Razi bikin heboh dengan wacana larangan cadar dan celana cingkrang, Menteri Wishnutama jadi sorotan lantaran menggulirkan gagasan menjadikan Bali dan Toba sebagai pariwisata ramah Muslim.

Reaksi untuk Wishnutama setidaknya dilontarkan Anggota DPR RI Dapil Bali, I Wayan Sudirta, SH. Tokoh dari Pulau Dewata itu meminta Menpar jangan melontarkan pernyataan yang mengkotak-kotakkan golongan dan kelompok, tapi mesti melihat fakta objektif secara sosial maupun historis. Menurut dia, sejak ratusan tahun masyarakat Bali sangat ramah dan toleran terhadap pendatang, baik Budha, Kristen, maupun Muslim. 

‘’Kalau benar ada pernyataan seperti itu, artinya memojokkan orang dan pariwisata Bali yang seakan-akan tidak ramah terhadap wisatawan Muslim. Padahal, sampai Raja Salman berlibur di Bali dan memperpanjangnya beberapa hari, satu pun tidak ada keluhan bahwa Bali tidak ramah bagi Muslim. Karena sejatinya, Bali mengembangkan Kepariwisataan berbasis budaya, keramahannya untuk semua umat manusia, bahkan semua makhluk, sesuai ajaran Tri Hita Karana memuliakan sesama manusia, alam dan Tuhan,’’ ujar Sudirta, Minggu (10/11). 

Kontroversi Wisata Ramah Muslim Menpar Wishnutama
Sumber: Gesuri

Bak gayung bersambut, sejumlah tokoh, baik tokoh adat maupun politisi, turut angkat bicara. Mereka umumnya menilai, rencana Menpar justru mengerdilkan pariwisata Bali yang berdiri di atas keragaman budaya penduduknya.

“Daripada membuat Bali ramah wisman muslim, kenapa tidak memperbaiki objek wisata yang ada di Bali agar kelestariannya lebih terjaga seperti memperkuat tata tertib objek wisata, di setiap daerah di Bali sehingga keindahannya pasti akan lebih terjaga, dan tamu maupun wisatawan pasti senang berkunjung. Jika ingin membuat wisman muslim.. Maka buatlah agar agama lain juga bisa menikmati keindahan Bali..,” tulis akun @made mardika gu-student.

Pemilik akun @tutnane malah menyindir Presiden Joko Widodo yang dianggap keliru memilih Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata.

Kontroversi Wisata Ramah Muslim Menpar Wishnutama
Sumber: Satuarah

Baca Juga: Bisakah Wishnutama Memenuhi Harapan Presiden Jokowi?

“Efek 93% Jokowi dibalas dengan salahnya memilih Menpar ..,” katanya.

Pernyataan senada juga dilontarkan akun @morganhalle.

“Kenapa Jokowi mengangkat Wishnuthama jadi Menteri Pariwisata, secara basicnya tidak ada untuk menjadi menteri apalagi menteri pariwisata. Nyesel jadinya memilih jokowi 2 periode,” katanya.

Netizen Bali pun ramai-ramai meminta Menpar Wisnutama tidak mengeluarkan kebijakan yang menyulut emosi warga Bali. Terutama yang berkaitan dengan pariwisata.

“Ok Wishnutama jangan mengeluarkan kebijakan yang akan menyulut emosi kami warga Bali, Bali sudah ramah dengan wisatawan baik lokal maupun sebaliknya. Paham mas Wishnutama!!! Jangan Bali yang sudah bagus anda mau kutak kutik lg, biar anda paham Bali penyumbang pajak terbesar di dunia pariwisata,” papar akun @wayan giri.

Wisata Halal

Pernyataan Wishnutama tampaknya merujuk pada keberhasilan wisata halal menjadi segmen yang tumbuh pesat dalam bisnis pariwisata dunia. Berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index (GMTI), jumlah wisatawan muslim mencapai 158 juta orang pada 2020. Untuk Indonesia, pada 2018 jumlah kunjungan wisatawan muslim baru mencapai 2,6 juta orang sementara pada 2019 ditargetkan mencapai 5 juta orang.

Konsep Wisata Halal sebenarnya sudah digulirkan sejak era Menpar Arief Yahya. Dikutip dari studipariwisata.com, pariwisata/wisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam.

Contoh konsep wisata halal seperti setiap produk dan jasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim. Mulai dari restoran halal (tidak menjual makanan/minuman non-halal), penginapan halal, dan sebagainya. Ketentuan yang berlaku secara universal di seluruh negara.

Kontroversi Wisata Ramah Muslim Menpar Wishnutama
Sumber: Pexel

Baca Juga: Berebut Pasar Wisata Halal

Dalam kontes itulah tampaknya Wishnutama memunculkan wacana yang nyaris serupa: wisata ramah Muslim. "Banyak wilayah Indonesia yang bukan muslim. Misalnya Toba dan Bali. Itu kita siapkan tempat ibadah, wudhu agar mereka nyaman," ujar Wishnutama didampingi wakilnya Angela Tanoesoedibjo, di Jakarta, Selasa (6/11).

Pernyataan tersebut, ya itu tadi, sontak mengundang reaksi keras khususnya dari warganet yang tinggal di dua wilayah tersebut.

I Wayan Sudirta memahami mengapa banyak apriori, karena sebelum gagasan Menpar Wishnuthama, sudah ada wacana sebelumnya, di antaranya mengembangkan pariwisata halal yang sudah ditolak. Sebelum itu, ada wacana pariwisata syariah, yang juga menjadi kontroversi. Lagi pula, menurut I Wayan Sudirta, pengertian pariwisata yang ramah bagi wisatawan Muslim, belum dielaborasi dengan baik, sehingga mudah menimbulkan reaksi apriori.

‘’Sebaiknya menteri fokus pada pengembangan kepariwisataan untuk Bali yang menyumbang devisa sangat besar kepada negara dirasakan belum mendapat kontribusi balik yang seimbang untuk merawat berbagai sumber penghasil devisa tersebut, diantaranya kebudayaan. Menpar tolong mendengar juga beban yang dipikul oleh masyarakat Bali dalam pembangunan, yang menarik wisatawan datang ke Bali,’’ katanya. 

Kontroversi Wisata Ramah Muslim Menpar Wishnutama
Sumber: Balivillas

Dalam sebuah Asistensi Wisata Halal Kementerian Pariwisata seperti dikutip laman resmi Kemendargi, 15 April lalu, Farida Ningsih dari Cheria Travel menuturkan, sejauh ini Indonesia masih belum memiliki standar jelas tentang konsep wisata halal. Ia bahkan merasa tidak perlu mencantumkan label halal di restoran.

“Kalau di Korsel, restoran ada label halal dan nama pemotong hewannya, sehingga mereka percaya. Kalau di sini, karena mayoritas muslim, jadi nggak dipasang tanda halal, itu membuat mereka (wisman muslim) bingung dan sedikit ragu,” kata Farida.

Pada kesempatan yang sama Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah, Kementerian Pariwisata, Susanti, menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kemenpar akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri tentang standardisasi wisata halal. “Kami sedang menyusun peraturan ini. Sehingga nantinya akan lebih cepat mengembangkan potensi wisata halal di Indonesia,” kata Susanti. 

Berbasis Budaya

Standarisasi wisata halal tampaknya masih belum terelaborasi secara rinci, namun Menteri Wishnutama sudah kadung melontarkan pernyataan wisata ramah Muslim.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), bahkan memerlukan merilis pernyataan secara terbuka.

“Pemerintah dan masyarakat Bali telah sepakat menetapkan bahwa pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2012 tentang Kepariwistaan Budaya Bali,” katanya melalui siaran pers yang diterima redaksi, Senin (11/11) sore.