Lagi-lagi Skandal Garuda 

Ceknricek.com -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tak pernah sepi dari skandal. Ajaibnya, direksi maskapai ini selamat, aman, dan sentosa. Skandal terbaru tentu saja skandal Harley dan Brompton. 

Ceritanya begini. Pada Minggu (17/11), Garuda Indonesia membawa pesawat Airbus A330-900 Neo yang baru saja diserahterimakan dari pabriknya di Prancis. Pesawat baru tersebut mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan langsung menuju hanggar PT GMF AeroAsia Tbk., anak usaha Garuda.

Setelah sampai di hanggar, dilakukan pengecekan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi penerbangan internasional.

Dari pemeriksaan, pesawat tersebut ditemukan membawa bagasi 18 kotak yang seluruhnya memiliki claim tag sebagai bagasi penumpang. Sebanyak 15 bagasi tersebut berisi Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai atas nama penumpang SAW. Sementara tiga koli berisi sepeda Brompton baru beserta aksesoris sepeda.

Direktur Kepabeanan Internasional & Antar lembaga Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Syarif Hidayat, menyebutkan bahwa pada saat ini proses penelitian lebih lanjut sedang dilakukan terhadap pihak ground handling dan penumpang yang bersangkutan.

Kini beredar kabar bahwa komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton itu ilegal. Jika itu benar, sudah dipastikan internal Garuda terlibat dalam skandal ini. Mereka tentulah bukan sembarang orang.

Baca Juga: Angka Jujur Keluar, Tampaklah Warna Asli Garuda

Nah, begitu mendengar kabar ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta jika ada direksi yang terlibat hendaknya mengundurkan diri sebelum dipecat. "Yang lebih baik, sebelum ketahuan, mengundurkan diri. Itu kita kayak Samurai Jepang, tapi kalau benar," tegasnya, Rabu (4/12).

Pada 2019 ini, Garuda Indonesia akan menerima lima armada yaitu tiga armada yang akan digunakan untuk rute penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor registrasi PK-GHE, PK-GHF, dan PK-GHG, sedangkan dua armada lainnya akan diserahkan ke anak perusahaan, Citilink Indonesia. Pesawat Airbus A330-900 Neo yang akan digunakan untuk rute penerbangan internasional ini sesuai target ekspansi Citilink di tahun 2020. 

Skandal Emir

Skandal Harley Davidson dan Brompton ini hanyalah skandal ecek-ecek yang turut menjadikan wajah maskapai ini bopeng. Jauh sebelum ini sudah terbongkar kasus korupsi pengadaan pesawat yang melibatkan eks Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Kini, sang mantan itu sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2017. 

Baca Juga: KPK: Kasus Suap Garuda Indonesia Mencapai Rp100 Miliar

Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk PT Garuda Indonesia. Suap kepada Emirsyah itu sebesar 1,2 juta euro dan 180.000 dollar AS atau setara Rp20 miliar. Emirsyah juga diduga menerima suap dalam bentuk barang senilai 2 juta dollar AS yang tersebar di Indonesia dan Singapura. 

Kasus ini sudah berhembus lama, tatkala Emir masih menjabat Dirut Garuda. Hanya saja, Emir bisa berkelit semua tuduhan itu sehingga ia aman menyelesaikan jabatannya. Emir menjabat Direktur Utama Garuda pada 22 Maret 2005 dan berhenti pada 2014. 

Laporan Keuangan

Garuda juga tercatat bopeng oleh blundernya laporan keuangan. Ini terungkap pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BUMN ini, pada 24 April 2019, lalu. Kasus ini bisa juga disebut sebagai skandal. Kala itu, direksi membeberkan laba bersih sebesar US$809.840 sepanjang tahun 2018. Padahal tahun sebelumnya rugi US$216,58 juta.

Garuda diketahui memasukkan pendapatan 15 tahun ke depan sebagai pendapatan 2018. Nilainya amat besar, yakni sekitar US$239,9 juta atau Rp3,47 triliun (kurs dalam laporan keuangan 14.481 per dolar AS). Pendapatan tersebut berasal dari kerja sama layanan tambahan antara PT Mahata Aero Teknologi dan anak usaha Garuda, PT Citilink Indonesia, yang diteken pada Oktober 2018 dan berlaku selama 15 tahun. Garuda, yang hingga triwulan ketiga tekor sekitar Rp1,64 triliun, mendadak untung hampir Rp72,6 miliar pada akhir 2018.

Baca Juga: Laba Garuda

Pengakuan pendapatan dari kontrak Mahata bertentangan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PASK) No. 23 tentang Pendapatan, terutama paragraf 28 dan 29. Dalam PASK No. 23 dijelaskan pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen dapat diakui apabila besar kemungkinan pendapatan akan diperoleh perseroan.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan juga menemukan adanya pelanggaran di laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018 tersebut. Setelah menemukan pelanggaran itu, OJK dan Kemenkeu pun memberikan sanksi kepada Garuda dan auditor yang mengaudit laporan keuangannya.

Sanksi diberikan setelah kedua instansi tersebut memeriksa auditor terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Lantaran kasus ini, Garuda Indonesia dikenai denda yang nominalnya mencapai Rp1,25 miliar.  Denda tersebut terdiri dari Rp800 juta yang dibebankan kepada delapan direksi, Rp100 juta yang dibebankan kepada Dewan Komisaris, Rp100 juta denda kepada maskapai, dan tambahan denda Rp250 juta dari Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan Garuda Indonesia. Sanksi diberikan setelah Kemenkeu memeriksa AP/KAP tersebut terkait laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018.

Hanya saja, terasa aneh, sampai detik ini direksi Garuda tak tersentuh. Mereka tetap duduk sejahtera di kursi jabatannya.

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini