Ceknricek.com--Presiden Jokowi tiba tiba mengatakan presiden dan para menteri boleh berpihak dan berkampanye untuk salah satu pasangan capres-cawapres. Hal itu dikatakan Jokowi Rabu (24/1/24) kemarin, usai bersama Prabowo menyerahkan bantuan alat persenjataan di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Pendukung Prabowo menyambut baik ucapan Jokowi. Ahli Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, Ketum Partai Bulan Bintang, mengatakan tidak ada yang salah dengan ucapan Jokowi. Tentu dengan catatan tidak memakai fasilitas negara. Begitu pun tim kampanye 02. Mereka bahkan memberi contoh Presiden Obama, yang mengkampanyekan Hilarry Clinton, saat mau maju capres di Amerika Serikat.
Namun jejak digital memang "kejam". Tercatat bulan November 2023, Jokowi wanti wanti, agar PNS, TNI/Polri dan kepala daerah mengambil sikap netral. Tiga bulan lalu, penegasan serupa kembali dilontarkan. Dua video ucapan Jokowi yang bertolak belakang itu -video himbauan netral dan memihak- kemudian dikompilasi, tersebar massif di dunia maya.
Jika merunut rekam jejak Jokowi memang bukan hal aneh. Karakter ini bahkan sudah jadi "merk dagang", hingga almarhum Prof. Azyumardi Azra, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebut, apa yang diucapkan Jokowi artinya sebaliknya. Jika ia bilang kanan, artinya kiri. Kalau Jokowi bilang kiri, artinya kanan.
Saat Jokowi berjanji akan memperkuat KPK, itu artinya melemahkan. Terbukti ada revisi UU KPK, hingga KPK jadi babak belur seperti sekarang. Ketika Jokowi ngomong berpihak ke kaum buruh, nongol Omnibus Law, yang justru memihak para pemodal. Terbaru, ketika ia bilang Gibran masih belum cukup umur dan baru dua tahun jadi walikota, hingga nggak mau dukung jadi cawapres, faktanya sebaliknya.
Jika dijlentreh satu satu, kesimpulan Azymardi Azra memang tidak salah. Bagi Jokowi, tidak ada konsep kepemimpinan Jawa sebagai "sabdo pandito ratu", karena bisa saja apa yang ia ucapkan hari ini, besok diralat. Esuk tempe sore dele -begitu kata orang Jawa. Mencla mencle. Menjilat ludah sendiri.
Bagi rakyat kecil, rekam jejak seperti ini memang tidak akan terlihat karena masuk ditataran kebijakan yang tidak langsung menyentuh nasib mereka. Namun secara substantif, karakter mencla mencle ini sungguh berbahaya, lantaran tidak ada lagi unsur keteladanan dari seorang petinggi negara. Tidak ada yang bisa dipegang dari omongan Jokowi.
Memang banyak tafsir dari sikap Jokowi soal konsisten untuk tidak konsisten terkait pembolehan kampanye dan berpihak. Ada yang bilang itu wujud kepanikan, karena target satu putaran Prabowo-Gibran tidak bakal tercapai. Hingga ia memberi "pesan", dengan ngomong boleh kampanye dan berpihak saat Prabowo tepat berada disampingnya, didepan kamera jurnalis.
Harapannya, mereka yang terekam di survei puas dengan Jokowi, akan tahu bahwa ia memberi dukungan pada Prabowo. Sudah jadi rahasia umum, sebelumnya Jokowi ngebet ingin pilpres berjalan satu putaran, dengan cara menyatukan Prabowo-Ganjar, meski harapan itu pupus karena Mega menolaknya. "Rumus" itu kemudian dicoba dengan komposisi sekarang.
Kenyataan ini memang menegaskan, betapa tidak bermoral dan etiknya Jokowi, dalam mempertahankan kekuasaan. Kondisinya semakin miris, lantaran di dalam koalisi ada Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat hendak lengser di tahun 2014, benar benar mengambil posisi netral. Sejauh ini, SBY belum berkomentar terkait statemen Jokowi.
Sikap ugal ugalan Jokowi tentu akan memberi pesan negatif terhadap seluruh bawahannya. Jika presiden dan para menteri boleh kampanye dan memihak, apakah para kepala daerah yang juga dari unsur banyak partai, terus hingga ke struktur pemerintah terdepan yaitu kepala desa juga boleh memihak dan kampanye? Ini butuh jawaban.
Pertanyaan berikutnya, jika aturan boleh kampanye dan memihak asal tidak memakai fasilitas negara diterapkan, bagaimana pelaksanaan dari sisi teknis soal mobil dinas, pengawalan, juga penginapan apakah harus dilepas semua? Termasuk aturan harus cuti. Ini juga butuh jawaban.
Lepas dari semuanya, lidah tak bertulang Jokowi memang semakin menjadi pembenar dari seluruh janji janji kampanyenya, yang banyak tidak terealisir. Tak heran, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memberi gelar Jokowi sebagai "The King of Lip Service", dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada memberinya gelar,"Alumnus UGM Paling Memalukan". Opo Tumon?
Meruya, 25 Januari 2024
Editor: Ariful Hakim
