Ceknricek.com -- Cita-cita pemerintah menggabung BUMN yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan bakal terkabul. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) sudah menurunkan restunya untuk pembentukan holding tersebut. Menteri BUMN Rini Soemarno optimistis, pembentukan holding jasa keuangan perbankan akan rampung pada Juli 2019.
Nantinya, induk holding BUMN keuangan adalah PT Danareksa (Persero). Anak-anaknya meliputi Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).
Sumber: Istimewa
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan bahwa sebelumnya KKSK sempat menyoal PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk menjadi induk. Pasalnya perseroan itu tergolong kecil dibandingkan dengan anggota holding lain.
“Yang utama adalah 100% dimiliki oleh negara, karena kontrol itu harus 100% di negara. Itu menurut saya policy paling baik sekarang untuk memperkuang fungsi holding company,” kata Rini di Jakarta, Kamis (9/5).
Sumber: merahputih
Rini lalu berkaca pada holding industri tambang. Inalum yang dipilih menjadi induk holding. Perusahaan digunakan sebagai kemasan dan terjadi perubahan struktur organisasi saat menjadi induk. Inalum dipilih karena memiliki balance sheet bersih dan utamanya dimiliki 100% oleh negara. Sementara itu perbankan yang memiliki aset jauh lebih besar dibandingkan dengan anggota holding keuangan adalah perusahaan terbuka.
Risiko Sistemik
Selain soal induk holding, antisipasi risiko sistemik perbankan sempat juga mengganjal pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan. Konon KSSK masih menyoal hal tersebut. LPS mengingatkan perlunya pemerintah memperhatikan secara seksama risiko dampak sistemik yang ada dalam holding jasa keuangan itu.
Direktur Group Risiko dan Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS, Doddy Ariefianto, mengatakan bahwa empat bank BUMN yang akan bergabung dalam holding jasa keuangan merupakan bank sistemik.
Penggabungan 4 bank tersebut ke dalam satu holding membuat risiko dampak sistemik meningkat. “Kajian mengenai dampak penggabungan dalam satu atap perlu dilakukan secara detail,” katanya kepada Bisnis, Kamis (9/5/2019).
Doddy menambahkan, ada sejumlah indikator yang menjadi perhitungan bank dikategorikan memiliki dampak sistemik. Lazimnya ada empat hal yang biasanya menjadi dasar perhitungan, yakni size, interconnectedness, substitutability, dan complexity. Artinya, bank sistemik adalah bank yang memiliki skala usaha besar, kompleksitas usaha, dan bertalian dengan banyak perusahaan lain.
Mengingat adanya risiko dampak sistemik dalam holding jasa keuangan, LPS menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi risiko. Bank sistemik di luar negeri memiliki rencana pemulihan dan resolusi (recovery and resolution plan/RRP). “Holding harus punya perencanaan. Misalnya, bank itu dia punya riwayat sakit apa, itu harus diapakan. Harus detail dan rinci semuanya,” jelasnya.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menjelaskan bahwa ada 15 bank di Indonesia yang memiliki risiko sistemik. Dia mengakui sebanyak 4 di antaranya merupakan bank pelat merah yang hendak masuk ke dalamholding keuangan. “Nah itu kami siapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan holding ini,” katanya.
Gatot justru meyakini dengan kehadiran Holding BUMN Jasa Keuangan, bisnis dari sejumlah lembaga yang tergabung berpotensi tumbuh pesat. Lebih jauh lagi, holding BUMN keuangan diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi perbankan khususnya terkait persaingan suku bunga, pengelolaan teknologi akan lebih efisien, dan kemudahan funding dari luar negeri.
Salah satu contohnya adalah rencana penebalan modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank spesialis kredit pemilikan rumah ini bakal lebih ekspansif sehingga mempercepat pengurangan backlog rumah di Indonesia. “Dengan ekuitas BTN yang hari ini Rp23 triliun, bisa chip in dana dari induk kepada BTN dengan maksimal Rp18 triliun,” jelasnya.
Perusahaan dalam skenario terburuk akan membutuhan penambahan permodalan usai mengimplementasikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. “Kalau dampak paling buruk PSAK 71 itu kan ke CAR sehingga kami butuh tambahan modal. Kalau ada holding, kami jadi gampang, karena tidak perlu persetujuan DPR,” sambut
Direktur Keuangan dan Tresuri BTN Iman Noegroho Soeko. Ia berharap holding BUMN Jasa Keuangan dapat rampung secepatnya.
Iman belum mengetahui besaran dana segar yang dapat dikucurkan Holding BUMN Jasa Keuangan. Namun, skema terbaik adalah melalui rekapitalisasi. “Seperti model recap pemerintah ke empat bank yang dulu,” paparnya.
Efisiensi Anggaran
Rencana pembentukan holding nantinya akan diikuti dengan pengaturan fokus dua bank besar yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Dan pembentukan holding jelas akan membuat efisiensi anggaran anggotanya. “Misalnya, dengan adanya sharing IT, kami tidak perlu bangun sendiri-sendiri,” ujar Direktur Utama Bank Negara Indonesia Achmad Baiquni.
Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa meskipun akan ada beberapa bank yang tergabung dalam holding, namun setiap bank akan tetap memiliki kompetensi masing-masing. “Menurut kami bisnis as-is dulu saja, karena holding itu sendiri dalam perkembangannya tetap saja keleluasaan masing-masing ada pada bank sesuai dengan core competenciesmasing-masing. Kalau BNI saat ini 52% kreditnya ke segmen nasabah korporasi maka setelah jadi holding tentu saja tetap di situ kan,” katanya.
Lebih dari itu keberadaan holding akan meningkatkan leverage bisnis perseroan yang dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan bank negara tetangga. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rohan Hafas, menilai bahwa dengan bergabung dalam holding, perseroan juga memiliki peluang mendapatkan pinjaman dana dalam jumlah besar dengan tarif yang lebih murah. Dana segar tersebut dapat akan menjadi bagian dari ekspansi anorganik.
“Untuk membesarkan diri, kami tidak cukup, hanya bisa mengandalkan pertumbuhan 10%–15% setiap tahun. Kalau ramai-ramai, bisa Rp4.000-Rp3.000 triliun, kapitalnya juga berarti bisa pinjam sekali besar, alokasinya nanti tergantung holding,” katanya.
Singkat cerita, holding BUMN keuangan dan perbankan akan membuat mereka lebih teguh!
