Ceknricek.com -- Resep asing yang sedang ngetop saat ini tentulah “omnibus law”. Istilah ini seakan sudah menjadi obat mujarab untuk segala penyakit bangsa ini. Menteri Kabinet Indonesia Maju bak paduan suara, koor, menyebut ketiadaan omnibus law membuat target mereka tak tercapai. Dari pertumbuhan ekonomi yang lambat, investasi seret, penerimaan pajak yang minim, sampai urusan konflik Natuna dengan China obatnya satu: omnibus law.
Lalu, sejenis obat apa sesungguhnya omnibus law itu? Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law berasal dari omnibus bill, yakni undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata "omnibus" berasal dari bahasa Latin yang berarti "segalanya".
Istilah ini sudah amat tua. UU tersebut pertama kali dibahas di Amerika Serikat (AS) pada 1840. Di Indonesia, istilah ini menjadi bunga bibir bagi para menteri setelah Presiden Joko Widodo mengapungkannya dalam pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.
Sumber: AntaraKonsep ini sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti AS dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.
Singkatnya, omnibus law adalah suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.
Secara proses pembuatan, pakar hukum menyebut bahwa tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan undang-undang pada umumnya. Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang terkait.
Kendala Regulasi
Kini, pemerintah sedang menyusun omnibus law. Ada tiga hal yang disasar, yakni undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Omnibus law terdiri atas dua undang-undang besar: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Setidaknya akan ada 74 undang-undang yang diperkirakan bakal terkena dampak omnibus law.
Jokowi mengatakan, omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang. Kedua omnibus law tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Sumber: IstimewaBaca Juga: Presiden Jokowi Perintahkan Menteri Terkait Siapkan Regulasi Turunan RUU Omnibus Law
Pemerintah sedianya mengajukan draf omnibus law ke DPR pada Desember 2019. Namun, rencana tersebut mundur hingga Januari 2020. Kini, dua RUU Omnibus Law itu sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bahkan sudah memasuki tahap akhir.
Saking seriusnya ingin melahirkan omnibus law, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law yang beranggotakan 127 orang. Anggota satgas tersebut terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah dan tokoh-tokoh masyarakat.
Ada nama-nama pengusaha besar yang masuk dalam Satgas itu. Sebut saja CEO Lippo Group, James Riady; Komisaris Utama Bosowa Corporation, Erwin Aksa; Komisaris PT Bakrie & Brothers Tbk., Bobby Gafur Umar; Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani; Wakil Ketua Kadin Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, Anton J. Supit; Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA), Carmelia Hartoto; dan Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan.
Beberapa kepala daerah juga masuk dalam Satgas ini, seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan; Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany; dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.
Bakamla
