Ceknricek.com -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengatakan siap membantu China terkait persoalan dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis minoritas muslim Uighur di China. Hal ini diungkapkan Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dalam dialog lintas iman untuk moderasi beragama di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).
"Sikapnya kita meminta supaya diselesaikan secara manusiawi. Dan kalau Pemerintah China mau kita bisa bantu," kata KH Yahya Cholil.
Untuk menyelesaikan persoalan itu, KH Yahya Cholil mengatakan perlu kerja sama antara Pemerintah China maupun komunitas muslim di wilayah Xinjiang dengan gerakan-gerakan Islam.
"Ini demi membangun harmoni bersama. Bukan untuk membesar-besarkan konflik, ataupun meledakkan semua ini yang merusak," ucap KH Yahya Cholil dengan tegas.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
Dirinya mengakui, hal ini merupakan wewenang dari Pemerintah China. Sehingga dirinya mengajak semua pihak untuk tetap berpikir rasional dan realistis mengenai masalah tersebut.
"Bahwa ini adalah masalah dalam negeri China, tidak bisa kita lalu teriak di sini kita mau apa. Kita mau demo di sini, tetapi ini urusannya China," ucapnya.
Sebelumnya pada Senin (23/12), Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas menegaskan PBNU telah menyampaikan kepada pemerintah Tiongkok melalui Kedutaan Besar China untuk Indonesia, agar umat muslim Uighur dan umat beragama lainnya dapat melaksanakan peribadatan sebagaimana tuntunan agamanya masing-masing.
Baca Juga: Lidah yang Kelu Tentang Uighur
PBNU juga meminta agar penentuan kebijakan penanganan radikalisme berbasis agama melibatkan organisasi keagamaan dan pemuka agama China, termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pengertian dan indikasi radikalisme.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
"Persoalan Uighur yang terjadi di China merupakan persoalan yang tidak tunggal dan bersifat kompleks. Ada separatisme, terorisme, radikalisme dan salah kaprah otoritas pemerintah dalam mendefinisikan radikalisme. Misalnya ada yang kampanye terbuka produk halal lalu dilabeli radikal. Tentu saja selain perang dagang," kata KH Robikin Emhas, di Meulaboh.
Penyampaian telah dilakukan PBNU pada 10 April 2019 lalu, sewaktu dia bertamu ke Kantor PBNU. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj dan jajaran pengurus harian lainnya menyamaikan kepada Dubes China agar umat beragama dapat melaksanakan peribadatan sebagaimana tuntunan agamanya masing-masing.
Foto: Ashar/Ceknricek.com
Selain itu, PBNU juga meminta agar penentuan kebijakan penanganan radikalisme berbasis agama melibatkan organisasi keagamaan dan pemuka agama China, termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pengertian dan indikasi radikalisme.
"Begitulah cara NU menyampaikan suatu harapan, tidak diumbar di jalanan," katanya.
BACA JUGA: Cek BIOGRAFI, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
