Pernyataan Menteri BUMN Soal PLN Sangat Berbahaya

Ceknricek.com -- Rencana Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PT PLN (Persero) ke depan harus fokus pada distribusi listrik, mendapat sorotan tajam pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Ia menyatakan, wacana tersebut sangat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan rakyat. 

Menurut Salamuddin, kebijakan saat ini telah melahirkan dominasi pembangkit listrik swasta dan pelemahan seluruh pembangkit PLN. "Jika nanti PLN benar-benar hanya akan ditugasi negara untuk menjadi distributor listrik swasta, maka kelangsungan bangsa, kedaulatan negara dan keselamatan rakyat terancam,” katanya, Selasa (10/12). 

Merubah Arah Bisnis

Menteri Erick Thohir memang mewacanakan mengubah arah bisnis PT PLN (Persero). Perusahaan pelat merah itu tidak lagi membuat pembangkit listrik, tetapi ke depan fokus pada distribusi.

“Suka tidak suka, listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Apalagi nanti mobil pun pakai listrik. Bukan berarti kebijakan sebelumnya salah, bukan, tapi itu perubahan bisnis model,” ujar Erick di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, PLN ke depan akan semakin berat apabila terus dibebani membangun pembangkit. Sebab itu, perlu perubahan strategi dengan memberikan peran lebih besar kepada swasta berinvestasi membangun pembangkit listrik. 

Baca Juga: Menteri Erick Nggak Usah Bingung

Menteri Erick mengingatkan, apabila tidak ada investasi pembangkit pada 2023 akan menuai masalah besar. “Bikin power plant, pertambangan, akhirnya akan berat. Padahal poin terpenting tugas PLN adalah distribusi listrik,” ungkapnya.

Untuk mendukung rencana mengubah arah bisnis PLN, Erick membutuhkan top manajemen yang mumpuni. Saat ini, ia sedang memproses sejumlah nama untuk mengisi posisi direktur utama.

Sejumlah nama telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo, di antaranya Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan Rudiantara. Erick menambahkan, pihaknya juga mempertimbangkan merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan tersebut untuk mengubah model bisnis PLN.

Melanggar Konstitusi 

Salamuddin Daeng meminta Menteri Erick Thohir mencabut pernyataannya dan mengusahakan agar PLN dapat memiliki saham mayoritas di seluruh pembangkit listrik swasta, karena PLN adalah perpanjangan tangan negara dalam menguasai sektor ketenagalistrikan. 

Apalagi, PLN adalah perusahaan yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan semacam itu, PLN tidak mungkin hanya bertugas melakukan distribusi listrik sebagai perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, tetapi juga harus menguasai pembangkit maupun jaringan listrik. 

Menurut Salamuddin, pernyataan Menteri BUMN itu jelas melanggar konstitusi yang mengajarkan agar negara menguasai cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Tidak mungkin PLN dapat menjadi perpanjangan tangan negara dalam sektor ketenagalistrikan kalau cuma bertugas sebagai distributor,” tukasnya. 

Ia menambahkan, pernyataan Menteri Erick juga mengindikasikan dirinya sebagai perpanjangan tangan pebisnis listrik. “Semua rakyat Indonesia tahu bahwa protein bisnis listrik itu adalah bisnis bahan bakar batu bara dan bisnis pembangkit listrik,” kata Salamuddin.

BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.