Sumber: Merdeka

PKS dan Bahasa Oposisi

Ceknricek.com -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyiapkan diri untuk berpuasa. Ya, puasa. Partai dakwah ini memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo alias oposisi. Mungkin ini akan menjadi puasa yang penuh kesepian. Soalnya, PKS sendiri. Ada harapan Partai Amanat Nasional (PAN) menemaninya. Tapi entahlah, karena Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, terus mencoba merapat ke Istana.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober, Jokowi memang mencoba merangkul semua pimpinan partai politik. Jokowi mengawali pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kemudian bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terakhir bertemu dengan Zulkifli Hasan.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, setelah bertemu dengan Jokowi juga sibuk menyambangi sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Kerja atau KIK, partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sumber: Istimewa

Rentetan pertemuan ini memberi kesan kuat sebagai bagian dari gerakan politik menjelang  pelantikan presiden dan wapres yang kemudian bakal diikuti penyusunan nama-nama menteri dalam Kabinet Kerja episode kedua.

Baca Juga: Biarkan Mereka Oposisi

Prabowo dan SBY memberi sinyal ingin kader partainya masuk dalam kabinet mendatang. Apalagi Prabowo juga sudah menyerahkan konsep pembangunan ketahanan pangan dan energi kepada Jokowi. Langkah itu ditempuh dengan harapan nantinya yang melaksanakan konsep tersebut adalah kader Gerindra atau tokoh yang direkomendasikan Prabowo.

Kendati demikian, menganggap Gerindra dan Prabowo mengambil posisi dari pada oposisi mungkin terlalu dini. Soalnya, kabinet belum disusun. Sangat mungkin, penyusunan kabinet itu nanti akan menjadi kunci sikap sejatinya Gerindra, Demokrat, juga PAN.

Rasanya, sikap politik Prabowo belum bisa dianggap jelas. Prabowo menyebut sikapnya adalah bekerja sama untuk kepentingan NKRI. Lalu, pada Rabu (16/10) kemarin ia telah menyampaikan sikap politiknya di Rapimnas Gerindra.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut ada tiga sikap politik yang disampaikan capres yang selalu kalah itu. Salah satunya adalah tetap akan bekerja sama, terlepas konsep yang diberikan kepada Jokowi digunakan atau tidak. "Yang jelas, Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," ujar Dahnil.

Sikap PKS

Sikap Gerindra itu jelas berbeda dengan PKS. Tapi nyaris sama dengan Demokrat dan PAN. PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN berada dalam satu koalisi mengusung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Kini koalisi tersebut sudah tercerai berai.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, bilang PKS masih menempatkan diri sebagai oposisi pemerintahan Jokowi. Sikap PKS tersebut merujuk kepada keputusan Majelis Syuro PKS yakni berada di luar pemerintahan atau oposisi pemerintahan Jokowi bersama Ma'ruf Amin. "Dalam bahasa saya #KamiOposisi," ucapnya. "Prinsipnya silaturahim harus terus dibangun. Tapi sikap #KamiOposisi juga dapat disampaikan saat pertemuan dengan Jokowi karena #KamiOposisi itu mulia dan sehat bagi demokrasi," urainya.

Sumber: Fajar

Baca Juga: Jalan Oposisi Gerindra dan PKS

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, juga mengatakan partainya berkomitmen menjadi oposisi pemerintah periode 2009-2024. Menurut dia, posisi politik tersebut akan membuat partainya lebih terhormat pada saat memberikan masukan permasalahan kebangsaan kepada pemerintah. "PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan," ucapnya.

Saat ini jumlah kursi parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen menguasai 349 kursi. Jika Demokrat, Gerindra dan PAN juga bergabung, KIK akan menguasai 525 dari 575 kursi di DPR RI. Artinya, hanya PKS yang memiliki perolehan 50 kursi di DPR RI yang berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Keputusan PKS itu patut diacungi jempol. Menjadi oposan atau golongan oposisi, bermakna melepaskan diri dari nikmatnya kekuasaan. Tanpa kekuasaan bermakna harus siap untuk hidup miskin. Oposan menjadi miskin karena tidak memiliki ruang mengumpulkan pundi-pundi dari kekuasaan. Maka wajar saja jika ada yang bilang, menjadi oposisi berarti berpuasa. Puasa kekuasaan.

Sikap PAN

Memilih untuk tidak masuk ke dalam kekuasaan jelas berat karena berarti memilih untuk menjauhkan diri dari sumber finansial, baik secara resmi--salah satunya dari APBN--atau sumber lain dari duit-duit ilegal yang diambil dari negara.

Sudah begitu, menjadi oposisi terkadang rawan dikriminalisasi dan digembosi melalui berbagai modus entah oleh penguasa ataupun "tangan-tangan tersembunyi". Indikasi tersebut makin menguat di tengah arus kekuasaan yang cenderung antikritik, otoriter, dan tidak menghendaki oposisi.

Padahal negara yang menganut sistem demokrasi mestinya meniscayakan adanya oposisi. Tanpa oposisi, proses check and balances tak akan berjalan. Aneh, hanya PKS yang menyadari ini. Akankah partai ini nantinya menjadi partai yang terkucilkan? 

Anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo, memberi harapan. Menurutnya PAN akan berada di luar pemerintahan atau jadi oposisi Presiden Jokowi. "PAN sudah mengambil sikap yang jelas, yaitu berada di luar kabinet. Demokrasi membutuhkan checks and balances," ujarnya seperti dikutip Tempo, Minggu (13/10).

Sumber: Suara Surabaya

Drajad mengatakan, PAN memilih mengambil peran tersebut agar demokrasi negeri ini sehat dan dewasa. Selain itu, ujar dia, sikap tersebut diambil sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Jika begitu, PKS dan PAN memang layak mendapat apresiasi. Selamat beroposisi.

BACA JUGA: Cek Berita BIOGRAFI, Persepektif Ceknricek.com, Klik di sini



Berita Terkait