Tim Ekonomi: Politisi Selalu Membikin Ragu

Ceknricek.com -- Para politisi banyak mengisi tim ekonomi pada Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah pihak meragukan kemampuan mereka. Penunjukan kabinet sekadar bagi-bagi kursi seperti itu berisiko bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Cita-cita Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar nomor 5 pada tahun 2045 bisa-bisa cuma mimpi saja.

Ya, susunan kabinet Jokowi periode kedua ini memang terkesan sebagai upaya bagi-bagi kursi saja. Memasang politisi yang tak memiliki rekam jejak di bidang ekonomi mengundang banyak pihak untuk pesimistis.

Menteri-menteri bidang ekonomi yang berasal dari partai politik di antaranya adalah Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Golkar, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, politisi Golkar, serta Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang merupakan politisi Partai Nasdem.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai jajaran menteri ekonomi yang diangkat Jokowi itu jauh dari ekspektasi pelaku usaha dan investor. Pasalnya, ya itu tadi, terlalu banyak politisi yang menduduki jabatan strategis di bidang ekonomi. “Padahal yang dibutuhkan adalah profesional sehingga antisipasi resesi global bisa lebih optimal,” ujar Bhima, Kamis (24/10).

Herry Gunawan, Direktur Data Indonesia, juga menilai komposisi menteri di bidang ekonomi kurang meyakinkan untuk memberikan hasil terbaik dari persoalan perekonomian yang sedang berlangsung sekarang ini. “Mungkin lebih banyak yang tidak tepat di posisinya jika mengukur dari masalah perekonomian yang ada serta target ke depan,” ungkapnya.

Piter Abdullah juga sekendang sepenarian. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) ini menyatakan bahwa komposisi menteri ekonomi saat ini tak akan mampu membuat perekonomian Indonesia seperti yang dicita-citakan. "Saya tidak cukup optimis dengan perekonomian kita ke depan. Lupakan mimpi untuk bisa menjadi negara ekonomi terbesar nomor 5 tahun 2045," katanya

Menurut mereka, banyaknya politisi yang duduk di pos kementerian stategis di bidang ekonomi akan berdampak pada kinerja mereka selama menjabat. Penyebabnya adalah masalah kredibilitas, lantaran mereka adalah titipan partai yang fokus kerjanya akan terpecah menjelang pemilu dan pilpres tahun 2024 nanti.

Menteri-menteri ekonomi dari partai juga bisa  menciptakan ego-ego sektoral yang semakin kuat, kendati Presiden sudah menekankan tidak boleh ada misi dan visi masing-masing menteri. Ego sektoral itu nantinya dapat meyulitkan konsolidasi antar-kementerian.

Selain itu juga masalah kompetensi dan kapabilitas para menteri tadi. Di tengah menumpuknya persoalan ekonomi saat ini, seharusnya figur-figur yang dibutuhkan adalah mereka yang benar-benar memahami permasalahan ekonomi sehingga bisa mencarikan solusi yang tepat. Alhasil, kebijakan-kebijakan perekonomian yang akan dijalankan bisa semakin mengakselerasi perekonomian, bukan sebaliknya.

Baca Juga: Kabinet Radikal Presiden Jokowi

Beda situasinya jika permasalahan ekonomi nasional tak seperti saat ini, menteri dari parpol bisa diterima. Soalnya, sebelum Jokowi, menteri dari kalangan parpol yang menduduki posisi penting di ekonomi, terutama menko, juga sudah pernah dilakukan. Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie pernah menduduki pos Menko perekonomian.

Tak Punya Pengalaman

Selain masalah politisi, jajaran menteri ekonomi juga dihadapkan adanya sosok yang dianggap tak memiliki sama sekali latar belakang dan pengalaman dari jabatan yang diembannya. Salah satunya adalah Teten Masduki yang diangkat menjadi Menteri Koperasi dan UKM. “Beliau tak memiliki latar belakang terkait ekonomi dan tidak punya pengalaman mengurus UMKM,” kata Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia seperti dikutip Sindo Weekly, Senin (28/10).

Padahal, saat ini Presiden Joko Widodo tengah memperkuat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dinilai tepat untuk menghadapi dampak buruk perang dagang dan pelemahan ekonomi global. "Di tengah perang dagang antara AS dan Tiongkok atau perang dagang dunia ini yang bisa memperkuat ekonomi Indonesia adalah kelangsungan usaha domestik," katanya.

Sektor UMKM memegang peranan besar dengan kontribusinya yang melibatkan tenaga kerja nasional mencapai 96%. Pada 2019, total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional juga dapat melebihi 65% atau sekitar Rp2.394 trilliun. Dari situ sudah terlihat vitalnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Jangan lupa, waktu krisis ekonomi tahun 1998, UMKM adalah penyelamat ekonomi kita.

Optimistis

Di luar barisan kalangan yang pesimitis, banyak juga yang memandang optimisitis bahwa menteri-menteri ekonomi mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pandangan itu rata-rata datang daru dunia usaha.

CEO Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), John Riady, meyakini tim ekonomi di kabinet baru dapat melakukan terobosan untuk mendorong peningkatan iklim usaha. Ia mengapresiasi kinerja ekonomi di periode pertama Presiden Joko Widodo dan meyakini terobosan yang akan dibuat oleh kabinet yang baru. “Tim ekonomi di kabinet baru tampaknya solid. Saya percaya para menteri terpilih mampu  lakukan terobosan positif bagi dunia usaha,” kata John Riady, dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Politisi Golkar, Dito Ganinduto juga menyatakan bahwa susunan menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju sudah tepat. Pasalnya, beberapa dari mereka yang duduk di sana  memiliki segudang pengalaman dan prestasi. Salah satunya adalah penunjukan Airlangga Hartarto. “Beliau mampu memimpin sektor perekonomian," tuturnya.

Arilangga dianggap sebagai sosok yang memiliki segudang pengalaman di sektor perekonomian. Ketua Umum Partai Golkar itu pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VII (2006-2009), Ketua Komisi VI (2009-2014). Airlangga juga pernah menjadi Menteri Perindustrian (Menperin) pada 2016 serta menggaungkan program Making Indonesia 4.0 yang cemerlang. Lewat kerja keras seluruh menteri, terutama di bidang perekonomian, Dito yakin langkah pemerintah Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045, makin terarah.

Posisi Airlangga sebelumnya sebagai Menteri Perindustrian memang bisa menjadi bekalnya untuk melakukan berbagai terobosan di bidang ekonomi. Posisinya saat itu bisa membuat Airlangga memahami apa saja yang dibutuhkan industri demi menaikkan produksi dan kinerjanya. Jadi ia hanya tinggal melakukan koordinasi dengan kementerian yang berada di bawah pengelolaannya.

Selama ini ketika Airlangga menjadi Menteri Perindustrian banyak langkah atau kebijakan dia untuk mendorong perindustrian tidak terakomodir oleh kementerian-kementerian sebelahnya.  Kebijakan-kebijakan yang dimaksud, antara lain terkait bahan baku impor. Terlebih, produksi industri terganggu karena lamanya izin impor yang dikeluarkan.

Selain itu, kebijakan yang terkait dengan insentif pajak juga mempengaruhi kinerja industri ke depannya. Ketika berada di posisi Menko, Airlangga bisa memberikan ide-ide yang bisa menaikkan kinerja industri. "Jadi Airlangga ini sudah tahu apa saja yang dibutuhkan industri. Makanya saya berharap banyak Airlangga bisa mengurai faktor-faktor apa saja yang mengganggu industri, apa yang dibutuhkan," kata Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef.

Baca Juga: Daftar Lengkap 12 Wamen: Dari Trenggono Hingga Angela

Terlebih, Airlangga berasal dari partai politik yang sama dengan Agus Gumiwang yang saat ini juga ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian. Dengan demikian, koordinasi yang terjalin di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diyakini lebih baik. "Jadi harusnya tidak masalah, politiknya sama," tambah Heri.

Keberadaaan Sri Mulyani dalam jajaran menteri ekonomi juga tetap membawa optimistisme yang besar. Sri yang didapuk kembali menjadi menteri keuangan ini dianggap sosok yang tepat untuk mengatasi pandangan-pandangan yang pesimistis.

"Track record beliau dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro sangat baik, sehingga pelaku pasar lebih confident menghadapi stabilitas iklim usaha nasional," kata Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo.

Shinta memandang bahwa Sri Mulyani berperan sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro nasional pada pemerintah periode lalu. Ia juga diponten turut berperan menjaga kepercayaan pasar. Di mata pengusaha,  kinerja Sri Mulyani pada periode lalu juga dianggap realistis, rasional dan responsif terhadap dinamika global. "Respon-respon kebijakan yang Sri Mulyani keluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional itu prestasi terbaik," kata Shinta.

Baca Juga: Kabinet Baru

Sri Mulyani memang bisa menjadi semacam penghapus keraguan sejumlah kalangan. Apalagi, selama ini Sri kerap bekerja dengan sejumlah pihak, baik politisi maupun militer. Sepanjang itu pula dia bisa menunjukkan profesionalismenya. "Kami di Kementerian Keuangan selama ini bekerja sama dengan politisi, mantan jenderal, tapi kami tetap bekerja sama dengan baik," ujar Sri Mulyani. 

Meski ada Sri Mulyani di jajaran menteri ekonomi, Shinta meminta menteri-menteri baru di bidang ekonomi untuk menunjukkan kompetensinya, terutama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Kini pelaku usaha masih menunggu  kinerja mereka dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini. Pengusaha juga masih menunggu bagaimana menteri tersebut berhubungan dengan pelaku usaha.

Intinya memang publik harus memberikan kesempatan terlebih duhulu buat para menteri baru di bidang ekonomi untuk menunjukkan kinerjanya.

BACA JUGA: Cek HEADLINE Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini