Kabinet Radikal Presiden Jokowi | Cek&Ricek wardah-colorink-your-day
Sumber: Katadata

Kabinet Radikal Presiden Jokowi

Ceknricek.com -- Susunan Kabinet Indonesia Maju dihiasi banyak pensiunan jenderal. Ditambah Letjen (Purn) Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Eddy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan, maka ada enam eks anggota TNI dan Polri yang menjadi menteri. Para eks petempur ini ditugasi mengurus agama sampai masalah investasi.

Banyak pihak menyebut Jokowi mencari beking untuk perang melawan kaum radikal. Tupoksi kementerian agama akan diubah fokus melawan radikalisme. Menteri Agama pun diambil dari unsur TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi.

Sumber: Istimewa

Begitu juga Menteri Kesehatan. Jokowi menunjuk Mayjen dr. Terawan Agus Putranto yang juga anggota TNI. Ia merupakan Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Konon Terawan sebagai Menkes tanpa ada rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Soal itu memang hak prerogatif presiden. Namun, lazimnya, rekomendasi semacam itu diperlukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar dokter.

Sumber: CNN

Selanjutnya, Jokowi tetap mempertahankan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ya, tugas Luhut yang tadinya hanya kemaritiman ditambah investasi. Bahkan pada periode sebelumnya, Luhut dikenal sebagai menteri segala urusan. Jadi tambahan itu nggak ada pengaruhnya. Tetap saja ia akan ngurus hal-hal di luar urusannya. Lihat saja nanti.

Sumber: Detik

Luhut sejak lima tahun terakhir sudah rajin memasukkan investasi dari China. Bahkan, bagi Luhut, China sebagai solusi. BPJS tekor, ia giring badan itu untuk berkongsi dengan asuransi China. Banyak pihak tak suka. Tapi ia terkesan cuek dan masa bodoh. Luhut adalah sohib Jokowi, sehingga banyak pihak menduga itu sebabnya ia tetap bertahan.

Luhut seakan punya tupoksi sendiri. Macam Perdana Menteri. Nantinya diperkirakan akan banyak tugas-tugas Luhut yang mengundang protes publik. Jokowi naga-naganya tidak merasa khawatir karena di kabinet ada menteri yang mengurus protes-protes yang dianggap radikal.

Menteri Dalam Negeri diberikan kepada Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Dia eks Kapolri yang sebelumnya dikenal rajin memerangi kaum yang disebutnya radikal. Ia pernah memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur. Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top.

Sumber: Liputan6 

Selain mereka, Kepala Staf Kepresidenan juga dijabat Jenderal (Purn) Moeldoko. Eks Panglima TNI (2013-2015) ini akan menjadi tangan kanan Jokowi untuk segala urusan. Pada periode lalu, dialah yang menjelaskan dan meluruskan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap mengundang kontroversi. Konon, dari meja kerja Moeldoko ini nantinya “perang” melawan kaum radikal akan dibuat.   

Butuh Rasa Aman

Pengamat Politik Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongke, berpendapat Jokowi memang punya tujuan khusus menempatkan dua jenderal di masing-masing kementerian.

Baca Juga: Kabinet Baru

Apalagi, bukan hanya Fachrul, Menteri Dalam Negeri 2014-2014 yang sebelumnya oleh Tjahjo Kumolo dari PDI Perjuangan, kini dijabat oleh Eks Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Polri) Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Sumber: Tempo

"Saya membacanya penempatan para jenderal itu punya tujuan khusus untuk menyisir radikalisme yang akhir-akhir ini menyeruak. Sebab penempatan para jenderal ini di kementerian langka dalam sejarah kabinet di Indonesia," ujar Maksimus seperti dikutip Tagar, Rabu (23/10).

Baca Juga: Bukan Sekadar Jatah NU Diambil TNI

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, juga mengatakan Jokowi terlihat membutuhkan 'rasa' aman di pemerintahannya kali ini melalui penunjukkan para jenderal tersebut. Jokowi memiliki agenda dan target tersendiri di periode 2019-2024.

"Tentu punya targetnya sendiri karena kita punya problem dengan Islam kanan yang ramai, tentu perlu secure,” katanya. “Tahun depan kan sudah pilkada. Mendagri harus tegas. Saya kira banyak hal-hal yang mungkin ya saya nggak tahu latar belakang Pak Jokowi, tapi ya untuk secure saja," lanjutnya, kepada Detik, Kamis (23/10).

Sumber: Istimewa

Selain soal keseimbangan politik di kabinet, Agus berbicara soal kriteria yang mesti ada dalam sosok tiap menteri. Agus mengatakan kriteria-kriteria ini wajib dimiliki jika Jokowi mau bekerja cepat.

Perang Kaum Radikal

Perang terhadap kaum radikal memang sudah menjadi rencana besar pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Pada Jumat (21/6) Reuters menurunkan berita dalam kategori ekslusif dan Top News berjudul: Exclusive: After bruising election, Indonesia to vet public servants to identify Islamists. Secara bebas judul berita itu dapat diterjemahkan: “Setelah babak belur dalam Pilpres, pemerintah akan melakukan litsus terhadap pegawai pemerintah yang terindikasi Islam radikal.”

Sumber: Istimewa

Kantor berita ini mengaku mendapatkan dokumen dari seorang pejabat senior pemerintah. Pejabat tadi merupakan bagian dari 12 orang tim resmi yang akan bekerja di sebuah lembaga pemerintah yang akan mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Tim itu terdiri dari pejabat dan ahli.

Tidak disebutkan siapa nama pejabat itu, namun dalam artikel tersebut Reuters juga mengutip pernyataan Romo Benny Susetyo salah seorang anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP).

Baca Juga: Kabinet Hasil Dramaturgi Jokowi

Kini, tim sedang merumuskan kebijakan skrining baru terhadap para calon pejabat sampai level eselon dua. Tim ini akan memastikan bahwa para calon pejabat yang mempunyai kecenderungan pemikiran Islam radikal tidak akan dipromosikan.

Kebijakan itu akan diberlakukan mulai akhir tahun ini. Ada 10 kementerian besar dan sejumlah BUMN yang para pejabatnya harus melewati program penelitian khusus (litsus). Kementerian yang akan ditargetkan sebagai prioritas termasuk Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.

Sedangkan BUMN yang menjadi prioritas adalah PLN, Pertamina, Garuda Indonesia, BRI, PT Antam, Timah, TVRI, dan LKBN Antara.

Pantas saja usai dilantik sebagai Menteri Agama, Fachrul Razi pun bilang akan segera mencari formula memerangi radikalisme. Jika formula sudah ditemukan, maka Kemenag tidak akan segan-segan untuk memberantasnya. "Pokoknya hantam," ujarnya.

BACA JUGA: Cek  AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini. 



Berita Terkait