Ceknricek.com--Menjelang akhir tahun di Australia adalah musim panas, saatnya kebanyakan warga di benua ini bersiap-siap untuk menikmati liburan panjang, termasuk tentunya para politisinya, tidak ketinggalan para wakil rakyat alias anggota parlemen.
Tapi apa hendak dikata, Perdana Menteri Albert Albanese punya rencana lain. Pemimpin Partai Buruh yang memenangkan pemilu bulan Mei lalu, ternyata tidak atau belum menyiapkan perangkat untuk berleha-leha bersama pasangannya. Dia memutuskan agar parlemen federal Australia kembali bersidang untuk satu hari Kamis tanggal 15 Desember 2022.
Ada apa?
Untuk membicarakan langkah guna meringankan beban rakyat yang menghadapi tarif gas dan listrik yang diperkirakan akan sangat memberatkan rakyat di masa mendatang, antara lain gegara perang di Ukraina. Apa boleh buat. para wakil rakyat, sesuai namanya, terpaksa harus kembali ke ibukota Canberra dari dapil masing-masing. Kecuali kalau memang punya alasan yang dapat diterima, maka para wakil rakyat di Australia harus bersedia berbuat segalanya yang mungkin demi kesejahteraan kalangan yang mereka wakili itu.Termasuk mengorbankan masa libur mereka di akhir tahun.
Ternyata lebih dari 18 orang dari ke-151 anggota parlemen Federal Australia (majelis rendah) hadir dalam sidang sehari itu (menurut catatan parlementer 126 anggota menghadiri sidang). Dan para Senator juga tidak mau ketinggalan karena mereka bertugas untuk membicarakan apa-apa yang diputuskan majelis rendah, sebelum keputusan itu menjadi undang-undang.
Pernah mantan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer harus mempertanggungjawabkan kenapa dia berada di sebuah kedai kopi (café) di ibukota Canberra pada hal waktu itu parlemen sedang dalam masa sidang. Alexander Downer terpaksa menjelaskan bahwa pada pagi itu sebenarnya dia akan diwawancarai oleh seorang wartawan yang akan terbang dari kota Sydney ke ibukota Canberra, berjarak sekitar 300 km, untuk mewawancarainya.
Ternyata pesawat yang ditumpangi sang wartawan terlambat berangkat dari Sydney, dan ia meminta agar mantan Menlu Australia itu bersedia menunggunya.Itulah sebabnya Alexander Downer tidak berada di bangku parlementernya ketika sidang berlangsung pagi itu.
Dalam sidang khusus Kamis 15 Desember itu, pemerintah mengusulkan untuk memberlakukan ketentuan yang akan meringankan beban keuangan rakyat khusus di bidang gas dan listrik yang diperkirakan bakal naik tahun depan.
Dalam debat menjelang pemungutan suara pihak oposisi menentang campur tangan pemerintah untuk membatasi kenaikan harga langganan gas/listrik untuk setahun ke depan, sementara Partai Hijau yang mempunyai 4 anggota dan sejumlah anggota mandiri (tanpa partai) lainnya, mendukung usul pemerintah itu (dengan catatan).
Dalam pemungutan suara 81 anggota parlemen (termasuk 76 anggota dari pihak pemerintah) menyetujui ketentuan itu sementara 45 menentangnya. Keputusan ini langsung disampaikan ke Senat, di mana dengan bantuan Senator-Senator Partai Hijau dan Senator-Senator Mandiri lainnya, keputusan parlemen itu disahkan menjadi ketentuan.
Dengan berlakunya ketentuan itu, maka rata-rata tahun depan biaya langganan gas/listrik rakyat Australia akan dapat dihemat sekitar $230 (sebanding dengan sekitar 2-juta 300-ribu rupiah) per rumah tangga. Perusahaan-perusahaan gas utama di Australia jelas tidak berkenan dengan usul dari pemerintah Australia itu, namun akhirnya “rakyat yang di tangannya kedaulatan utama berada telah bicara lain” melalui para wakilnya di Parlemen dan Senat.
Ada yang menyimpulkan bahwa pemerintah Australia lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya ketimbang keuntungan besar yang dapat diraup perusahaan gas di negara ini. Menteri Keuangan Australia mengatakan “kami sebagai pemerintah bertanggung jawab untuk menangani keadaan ini.”
Sementara Bendahara Negara (sebanding dengan Menko ekonomi dan keuangan) Jim Chalmers menganjurkan dengan sangat kepada para wakil rakyat agar “memilih” untuk membantu rakyat yang dihadapkan pada masalah kenaikan harga langganan gas dan listrik yang niscaya akan terjadi.
Kalau sekiranya pemerintah tidak turun tangan (dengan dukungan mayoritas anggota parlemen) maka niscaya rakyat akan sangat terbebani. Pimpinan Oposisi Peter Dutton (seorang mantan perwira polisi) mengatakan mendukung langkah bantuan itu, namun menolak kalau pemerintah melakukan “intervensi terhadap pasar”. Partai pimpinannya menentang rancangan yang diajukan pemerintah.
Seorang Senator Mandiri (mantan anggota Pasukan Pertahanan Australia) mengaku bahwa rancangan ketentuan itu diajukan dengan sangat terburu-buru karenanya banyak kekurangannya. Namun, katanya, “jangan sampai karena mendambakan kesempurnaan kita menjadi musuh dari kebaikan.”
Alhasil tidak sia-sia bahwa para wakil rakyat di Australia “mengorbankan” waktu reses (liburnya) demi memperjuangkan kepentingan rakyat.
Editor: Ariful Hakim
