Ada satu orang anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang menolak keputusan pemecatan Direktur Utama Helmy Yahya. Ia adalah Supra Wimbarti.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Arief Hidayat Thamrin menyetujui usulan Komisi I DPR RI melakukan audit investigasi keuangan TVRI untuk membuktikan dugaan maladministrasi.

DPR memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan dan prioritas permasalahan pada PT Asuransi Jiwasraya Persero, AJB Bumiputera 1912, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Asabri Persero. 

Komisi IX DPR meminta pemerintah untuk mencari solusi atas kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memberatkan sebagian masyarakat, terutama peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan, Komisi I DPR RI setuju peningkatan pertahanan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI, setelah terjadi peristiwa di perairan Natuna Utara beberapa waktu lalu.

Beberapa anggota Komisi IX DPR mengancam menghentikan rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fachmi Idris, Senin (20/1).

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi gedung DPR RI di Jakarta, Senin (20/1).

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Senin (20/1).

Pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) turut menarik perhatian mantan Kepala BIN, Jenderal (purn) AM. Hendropriyono.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai perlu didalami lebih jauh alasan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memberikan sanksi pemberhentian kepada Helmi Yahya sebagai Direktur Utama (Dirut) di televisi milik negara tersebut.