02/19/2025, 10:23 WIB
Mari kita telaah bersama satu persatu kebijakan menkes yang bukan cuma salah arah, tapi bisa dibilang tidak bermoral, bahkan merupakan kejahatan kemanusiaan dengan melanggar prinsip keadilan dalam layanan kesehatan.
02/18/2025, 11:55 WIB
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melarang keras para sopir maupun operator bus memasang dan menggunakan klakson "telolet". Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho mengaku akan menertibkan klakson telolet yang terpasang di
11/19/2024, 11:51 WIB
Kasus perkara pidana pengadaan Charging EV Mobil Listrik PLN dengan terdakwa Prasetyo Adi Nugroho, Supriyanto, S.E., dan Hikmat Hayat dituding melanggar prinsip keadilan.
08/15/2024, 15:52 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand memutuskan untuk mencopot Perdana Menteri Srettha Thavisin dari jabatannya karena melanggar kode etik dengan menunjuk seorang menteri yang pernah tersandung kasus hukum.
08/06/2024, 13:38 WIB
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dilaporkan oleh Anggota DPD RI Filep Wamafma, ke Badan Kehormatan (BK) DPR RI, atas dugaan pelanggaran kode etik.
07/31/2024, 12:29 WIB
Pemerintah Rusia mengutuk serangan udara Israel ke wilayah Ibu Kota Lebanon, Beirut. Melalui sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Israel telah melanggar hukum internasional dengan menyerang wilayah basis Hizbullah tersebut.
06/24/2024, 14:15 WIB
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun mengumumkan bahwa Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), telah dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.
06/20/2024, 13:19 WIB
Penyanyi Agnez Mo resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pencipta lagu, Ari Bias, atas dugaan pelanggaran hak cipta. Sebagai bentuk ganti rugi, pencipta lagu tersebut menuntut uang sebesar Rp1,5 miliar kepada pelantun lagu Sebuah Rasa itu.
05/13/2024, 13:00 WIB
Hakim Konstitusi Anwar Usman kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), karena diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim.
04/29/2024, 14:40 WIB
Larangan bagi Hakim Konstitusi Anwar Usman ikut menyidangkan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 akhirnya dijelaskan Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain karena telah dinyatakan melanggar kode etik.
