02/27/2025, 22:01 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani turut hadir dalam upacara parade senja dalam kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Preside
02/22/2025, 15:52 WIB
Retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah diawali dengan senam bersama. Senam bersama tersebut menjadi pemanasan bagi ratusan kepala daerah sebelum mengawali pemaparan berbagai materi hari ini, Sabtu (22/2/25).
02/22/2025, 10:41 WIB
Manuver Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akademi Militer, Magelang, disayangkan banyak kalangan.
02/21/2025, 10:57 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi harian mendesak kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah partai berlambang banteng moncong putih di seluruh Indonesia menunda mengikuti retret yang akan digelar di Magel
02/20/2025, 16:13 WIB
Betapapun, efektifitas pelayanan publik terkait erat dengan inovasi. Karena itu, pelayanan publik dan inovasi daerah sangat dikedepankan.
02/20/2025, 12:35 WIB
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah seluruh Indonesia secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/25).
02/18/2025, 17:31 WIB
Mengapa disparitas kualitas pelayanan publik ini masih terjadi. Padahal sudah banyak champion-champion yang layak dijadikan contoh dari Sinovik KemenpanRB.
01/10/2025, 9:28 WIB
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo mengajak semua pemimpin dan masyarakat berkolaborasi dan bersatu untuk membangun dan memajukan Gorontalo.
12/20/2024, 8:44 WIB
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyerukan pemerintah bisa mengedepankan upaya mitigasi bencana karena Indonesia bakal menghadapi cuaca ekstrem.
11/19/2024, 13:07 WIB
DPR menyepakati RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui penambahan nomenklatur pada revisi UU tersebut.
