07/10/2024, 11:52 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
07/04/2024, 13:34 WIB
Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, menggantikan Hasyim Asyari yang dipecat DKPP.
07/04/2024, 13:14 WIB
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia masih menunggu Keppres untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Hasyim Asyari dari posisi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
07/04/2024, 11:07 WIB
Fakta-fakta tindakan asusila mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari kepada seorang wanita yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda, dibeberkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
07/04/2024, 10:37 WIB
Pemberhentian atau pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi atau kabupaten dan kota.
07/04/2024, 10:34 WIB
Korban kasus asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, CAT, mengapresiasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
07/04/2024, 9:02 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy'ari sebagai Ketua dan anggota KPU RI. Hasyim menanggapi putusan tersebut.
07/03/2024, 19:17 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.
06/05/2024, 14:43 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)akan melanjutkan pemeriksaan Ketua KPU Hasyim Asyari yang tersandung dugaan pelanggaran kode etik dalam bentuk tindakan asusila pada sidang esok hari.
02/05/2024, 16:20 WIB
Sebuah proses yang dilakukan tanpa didasari etika dan melanggar prinsip-prinsip hukum akan membuat proses tersebut menjadi cacat. Hal ini disampaikan Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
