Ceknricek.com -- Hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa cenderung memanas. Indonesia akan mengenakan bea masuk tambahan terhadap impor susu dari Negeri Benua Biru itu sebagai balasan atas tindakan Uni Eropa memberlakukan bea masuk imbalan sementara (countervailing duties) terhadap produk biodiesel.
Uni Eropa resmi menerapkan bea masuk antisubsidi untuk produk biodiesel Indonesia sebesar 8-18%. Kebijakan ini ditandatangani oleh Presiden Komisi Uni Eropa Jean Claude Juncker di Brussels, Belgia pada Senin (12/8) dan berlaku efektif mulai Selasa (13/8).
Beberapa produsen biodiesel yang dikenai bea masuk adalah PT Ciliandra Perkasa 8%, Musim Mas Group terkena 16,3%, Permata Group terkena 18%, dan Wilmar Group terkena 15,7%. Sedangkan perusahaan lainnya dikenai tarif 18%.
Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, menanggapi kebijakan UE ini dengan langkah pembalasan. Pertama Indonesia akan menyampaikan keberatan atas countervailing duties terhadap produk biodiesel. Selain itu, Indonesia akan mengenakan bea masuk atas impor susu dari Uni Eropa sebesar 20-25%. Ini sebagai tindakan balasan (retaliasi) atas countervailing duties terhadap produk biodiesel Indonesia.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Kebijakan B20 Hemat Anggaran Negara US$5,5 Miliar per Tahun
Di sisi lain, Indonesia akan mengajak importir produk olahan susu Eropa untuk mencari sumber lain seperti Amerika Serikat atau Selandia Baru.
Komisi Eropa mencatat impor susu olahan Indonesia terdiri dari susu segar dan krim, susu mentega, dan yoghurt. Impor susu Indonesia dari Uni Eropa pada tahun 2018 mencapai 18 juta euro. Nilai ini menurun sebesar 14,29% dibandingkan tahun sebelumnya.
Susu Impor. Sumber: Trobos
Enggar mengatakan telah bertemu dengan pihak UE dan memperingatkan mereka bahwa tindakan yang dilakukan untuk produk sawit dan turunannya dari Indonesia harus didasarkan pada parameter yang adil. "Kalau parameternya tidak adil, ini adalah langkah menuju proteksionisme dan perang dagang. Dan kami tidak akan tinggal diam untuk perlakuan yang tidak adil tersebut," katanya, Rabu (14/8).
Sumber: Sindonews
Di sisi lain, Enggar mengatakan akan menyampaikan nota keberatan kepada UE dalam waktu lima hari untuk membalas tindakan Uni Eropa. Menurut Mendag, pengajuan nota keberatan sudah dianggap sebagai pelajaran bagi UE untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dengan Indonesia. Dia berharap, UE bisa merespon nota keberatan tersebut dan mengkaji ulang keputusannya
Citra Negatif
Indonesia pantas bertindak keras. Soalnya, kebijakan UE ini mengancam eskpor sawit dan turunannya Indonesia. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kanya Lakhsmi, memperkirakan keputusan UE ini akan berdampak pada ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke UE. "Ekspor CPO Indonesia ke UE akan berkurang. Setidaknya CPO untuk biodiesel," katanya, kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8).
Kanya Lakhsmi. Sumber: nasionalisme
Selain pengenaan BM tambahan atas biodiesel, UE juga mengenakan aturan berupa Delegated Act dari Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Delegated Act merupakan pelarangan atau pengurangan bertahap penggunaan biodiesel Eropa berbahan baku sawit. Pelarangan ini dikenakan terhadap pengusaha di UE.
Lebih jauh lagi, Lakshmi mengatakan penerapan BM tambahan, membentuk citra negatif produk CPO Indonesia. "Image negatif tersebut akan juga mempengaruhi pola pangan dan aplikasi non-food masyarakat Eropa," katanya.
Berdasarkan data Trademap.org, ekspor biodiesel Indonesia dengan kode HS 3826 ke Eropa bergerak fluktuatif. Pada 2018 ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa mencatat peningkatan tertinggi dengan nilai US$631,1 juta atau sekitar Rp8,52 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 22,5 kali lipat dari nilai ekspor 2017 sebesar US$26,8 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa mencatat nilai terendah pada 2015, yakni hanya US$15 juta atau sekitar Rp202,5 miliar. Namun, ekspor biodiesel kembali meningkat pada 2016 hingga mencapai US$27,8 juta atau sekitar Rp375,3 miliar.
Baca Juga: Biodiesel B-100 Hemat Devisa Rp26 Triliun
Di sisi lain, impor Indonesia dari negara-negara Uni Eropa mencapai 7,29% dari total impor atau nomor tiga setelah impor Indonesia dari negara-negara Asia Pasifik (APEC) yang sebesar 47,37% dan negara-negara ASEAN sebesar 22,39%. Total impor Indonesia dari Uni Eropa pada Januari-Mei 2019 sebesar US$5,2 miliar. Impor tertinggi berasal dari Jerman sebesar US$1,5 miliar.
Subsidi
Komisi UE menganggap biodiesel Indonesia mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam pandangan mereka, kebijakan countervailing dutiesakan menciptakan level bermain yang sama antara pemain biodiesel Indonesia dan Eropa.
Sumber: Downs Energy
Komisi ini akan melanjutkan penyelidikan terhadap biodiesel Indonesia. “Ada kemungkinan BM imbalan sementara akan menjadi BM permanen. Keputusan ini akan keluar pertengahan Desember 2019,” tulis Komisi UE.
Dari data Komisi UE, pangsa pasar biodiesel Indonesia melonjak menjadi 3,3% atau sebesar 516,08 juta ton per September 2018. Adapun pada periode sama 2017 dan 2016, pangsa pasar biodiesel Indonesia masing-masing hanya 0,2% dan 0,3%.
Di sisi lain, perusahaan biodiesel Indonesia yang keberatan terhadap kebijakan tersebut juga bisa memberikan jawaban tertulis dalam waktu 15 hari setelah regulasi berjalan. Komisi UE akan merespons dalam waktu lima hari tetapi tidak ada jaminan apakah keberatan tersebut akan diterima atau ditolak.
Untung Rugi
Rencana pemerintah melakukan tindakan balasan dengan mengenakan tarif pada produk susu olahan dari Uni Eropa bukan persoalan sederhana. UE bisa saja melakukan pembalasan yang lebih keras lagi. Jika itu terjadi, maka perang dagang bakal pecah.
Uni Eropa dapat dengan mudah mencabut fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dengan Indonesia. UE dapat mengevaluasi fasilitas tersebut pada kapan saja tanpa dikenakan sanksi.
Baca Juga: Mentan Uji Coba Perdana Biodiesel 100
Lagi pula, meski bukan mitra dagang utama, Uni Eropa dapat menjadi pasar alternatif di tengah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China. Uni Eropa memiliki potensi sebagai jaringan rantai produksi global dan peningkatan investasi. Indonesia lebih baik fokus pada pengembangan pasar ekspor ke Uni Eropa melalui produk lainnya, ketimbang memberikan balasan atas pembatasan CPO.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga memperingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam membalas Uni Eropa. Kebijakan pemerintah membalas Uni Eropa dengan tarif pada impor susu olahan justru dapat memicu perang dagang yang tak mengutungkan kedua belah pihak. “Ini dapat mencederai pertumbuhan industri dalam negeri,” katanya, kepada katadata.co.id.
Pemerintah juga harus melihat kondisi pasokan dan permintaan produk olahan susu di dalam negeri. Sebab, banyak industri yang membutuhkan impor olahan susu lantaran produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Apalagi, produk olahan susu dibutuhkan industri makanan dan minuman yang berorientasi ekspor.
Itu sebabnya, jika balasan mengarah ke impor susu dari UE, justru berpotensi menganggu industri makanan dan minuman serta industri hilir lain yg menggunakan susu sebagai input produksi.
Shinta khawatir kebijakan tarif tersebut justru menurunkan daya saing industri makanan dan minuman di dalam negeri. Pasalnya, hal tersebut dapat menimbulkan gangguan pada rantai pasokan makanan dan minuman industri tersebut.
Tak hanya itu, keputusan itu dapat terjadi efek domino, yakni perlambatan pertumbuhan industri, dan perlambatan investasi di sektor tersebut.
Kini, strategi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menghadapi masalah ini adalah dengan mendorong konsumsi biodiesel di pasar domestik. Presiden Joko Widodo sendiri bahkan menargetkan penggunaan biodiesel B30, atau bahan bakar hasil campuran biodiesel 30% dan solar 70%, bisa diterapkan mulai Januari 2020. Pada akhir 2020, Indonesia diharapkan sudah bisa menggunakan B50 alias bahan bakar dengan komposisi 50% biodiesel dan 50% solar.
Langkah ini diambil pemerintah seiring suksesnya program B20 yang menekan impor solar bulanan sebesar 45% pada periode Januari-Juli 2019 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan impor solar itu, menurut Jokowi, berhasil menghemat pengeluaran untuk impor minyak sekitar US$5,5 miliar dalam setahun. Jadi, khusus biodiesel sebaiknya fokus di pasar dalam negeri saja.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.
