Ceknricek.com -- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) Omnibus Law untuk tidak hanya menyampaikan lewat aksi nonformal.
Puan menegaskan bahwa parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law, sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah tersebut.
"DPR RI yang merupakan rumah rakyat membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja," kata Puan dalam rilis yang diterimadikutip dari Antara, Selasa (25/8/20).
Puan mengatakan penyampaian suara melalui aksi demonstrasi dapat berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, dan berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19.
Baca juga: DPR Bantah Bahas RUU Omnibus Law dan HIP di Sidang Paripurna
Sementara itu, Puan mengaatakan DPR RI sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja di Jakarta pada 20-21 Agustus 2020 sementara aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja terus terjadi.
Puan mengklaim pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik.
Puan menegaskan DPR RI akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.
"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," kata Puan.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini
