Salah satu persoalan kita hari ini adalah rasa panik yang kronis. Segala sesuatu ingin diselesaikan cepat. Tanpa upaya pemahaman persoalan secara menyeluruh.

Perwakilan dari pengemudi ojol alias ojek online (daring) bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan di Jakarta, Jumat (24/1). Mereka membahas soal pemotongan pajak yang dilakukan operator tanpa melampirkan bukti dan meminta NPWP.

Bagi saya, ini soal sederhana. Mengambil untung pribadi dari setiap sen yang berasal dari sumbangan orang lain, hukumnya haram.

Pemerintah mengklaim saat ini tengah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam melakukan vokasi atau pelatihan, dapat diberikan pengurangan pajak 200 persen atau yang disebut insentif

Kepala Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Mulyo Sasongko menyebut tinggal 9 persen lagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemprov DKI capai target Rp10 triliun.

Keluar dari jebakan angka 5 tampaknya tidak bakal mudah. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF bahkan memproyeksikan lebih buruk lagi.

Pemilik rekening bank dengan saldo minimal Rp 1 miliar perlu siap-siap berhadapan dengan tukang pajak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mencatat sekitar 1.140 pemilik mobil mewah di ibu kota belum membayar pajak. Data itu disampaikan Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin, Rabu (27/11).

Hal yang menyedihkan itu, pemerintah terlalu banyak membicarakan sesuatu yang di awang-awang. Sementara yang nyata di depan mata kita semua, tak kunjung ditangani dengan baik. Malah cenderung disia-siakan.

Kementerian Keuangan mengklaim keberhasilan tata kelola ulang reformasi kebijakan pajak untuk tax allowance dan tax holiday. Tercatat, hingga November 2019, realisasi total dari kebijakan itu ialah insentif pajak yang jumlahnya mencapai Rp804 triliun.