Bayang-bayang resesi mulai mengancam berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, pemerintah justru berencana mencekik rakyat.

Di ujung jabatannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mulai “bernyanyi”. Ia bilang investor banyak mengeluh gara-gara tabiat petugas pajak yang semena-mena.

Orang bijak, taat pajak. Begitu ungkapan yang sering didendangkan para pemungut pajak. Tapi, orang kaya di Jakarta ternyata gemar menunda membayar pajak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mencatat hingga kini terdapat 1.461 unit mobil mewah di Ibu Kota yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan nilai tunggakan mencapai miliaran rupiah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah membuka program keringanan pajak daerah 2019. Program ini dibuka mulai, Senin (16/9), di Kantor Unit PKB & BBN-KB (SAMSAT) dan UPPRD Kecamatan setempat.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penagihan pada 23 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan mencapai Rp41,27 miliar.

Gubernur DKI Jakarta sebaiknya meningkatkan payung hukum pemberlakuan rekayasa lalu lintas ganjil genap (gage) bila diyakini merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi kemacetan dan tingginya tingkat polusi di DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar insentif pajak bagi para pelaku usaha benar-benar "nendang" untuk menstimulasi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) DKI Jakarta mempersyaratkan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi pemohon sejumlah perizinan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2)