01/07/2023, 10:39 WIB
Sekali lagi sebagai orang pernah duduk dua periode di Dewan Pers, saya sungguh berharap agar Anggota Dewan Pers 2022-2025 agar taat produk hukum dari Dewan Pers. Sejarah akan mencatat pembangkangan yang dilakukan, apalagi karena masukan dari konstituen, y
12/30/2022, 11:50 WIB
KALAU saja Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan telah berlaku, tak pelak lagi pejabat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, kemungkinan besar bakal ditangkap, ditahan lantas diadili
12/23/2022, 8:42 WIB
Kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan meninggalkan banyak problem di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, namun masyarakat pers teguh berkeyakinan bagi pers yang berlaku tetap UU Pers.
10/01/2022, 11:02 WIB
Wina Armada: Obstruction of press freedom diatur dalam pasal 18 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dilihat dari penempatannya di bab pidana dan rumusannya sendiri, pelanggaran terhadap obstruction of press freedom jelas merupakan tindakan pidana/kriminal.
11/10/2021, 21:48 WIB
Selasa (9/11/21) pukul 11.00 WIB Dewan Pers hadir sebagai Pihak Terkait yang menyampaikan keterangan dalam Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Kete
07/09/2021, 10:15 WIB
Beberapa orang pribadi warga negara Indonesia telah mengajukan mendaftar Permohon Uji Materi (“PUM”) terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”)
04/07/2021, 10:09 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ilham Bintang menyebut Surat Telegram Kapolri yang berisi larangan terhadap media untuk tidak menyiarkan tindakan arogansi anggota polisi menentang UU pers.
10/07/2020, 16:37 WIB
Tadi siang saya diwawancara wartawan Radio Elshinta. Topiknya soal episode “Kursi Kosong” program Mata Najwa.
06/20/2020, 12:34 WIB
Insan pers pasti hafal adagium ini. The people have the right to know
05/29/2020, 8:15 WIB
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999
