02/12/2024, 16:11 WIB
YLBHI menyampaikan keprihatinannya, atas berlangsungnya praktik penghancuran demokrasi dan negara hukum oleh rezim Joko Widodo. YLBHI pun menyampaikan beberapa sikap atas kondisi tersebut.
12/30/2022, 19:26 WIB
YLBHI menilai penerbitan PERPU ini jelas bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap Konstitusi RI, dan merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Joko Widodo.
10/02/2022, 16:22 WIB
YLBH mendesak Negara cq. Pemerintah Pusat dan Daerah terkait untuk bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi Kanjuruhan, Malang.
07/30/2021, 19:19 WIB
Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin disomasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sekitar 105 Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, karena dianggap ga
12/31/2020, 9:43 WIB
KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Institute Perempuan, LBH Masyarakat (LBHM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesa), PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan), SAFENET (Southeast Asia F
09/27/2019, 11:10 WIB
Jurnalis dan aktivis Dandhy D. Laksono yang ditangkap petugas Polda Metro Jaya pada Kamis (26/9) malam sudah diizinkan pulang, Jumat (27/9) pukul 03.30 WIB. I
07/02/2019, 17:36 WIB
Aliansi masyarakat sipil, terdiri dari 11 lembaga masyarakat dan kampus, meminta penundaan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena masih memuat pasal penghinaan dan penodaan agama. Ketentuan itu dianggap multitafsir dan bisa di
05/26/2019, 18:32 WIB
15 temuan awal dalam kericuhan 21-22 Mei 2019 terindikasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
05/15/2019, 19:02 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menuding pemerintah menggunakan pasal makar secara sembarangan.
05/14/2019, 14:45 WIB
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut ada 11 indikasi kebijakan Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) yang membahayakan demokrasi dan substansi hukum di Indonesia.
