Kini Semua Sudah Menjadi Merah

Ceknricek.com -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP semakin perkasa. Sektor-sektor strategis sudah memerah, dikuasai partai ini. Selain mendominasi Senayan atau legislatif, Banteng Moncong Putih juga menguasai eksekutif bahkan yudikatif. Trias politika terasa merah membara.

Banteng menguasasi DPR RI dengan 128 kursi. Ketua DPR dipegang Puan Maharani, kader PDIP. Selain itu, Fraksi PDIP mendapat jatah Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, Ketua Banggar, dan 11 wakil ketua di area legislatif.

Di eksekutif, petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo adalah Presiden RI. Kementerian yang lekat dengan penegakan hukum (yudikatif) juga dipegang PDIP. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dijabat Yasonna Laoly. Jaksa Agung oleh  S.T. Burhanuddin. Yasonna adalah kader Banteng sedangan Burhanuddin adalah pejabat karier yang konon mendapat rekomendasi PDIP.

Burhanuddin adalah adik kandung politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Bahkan Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian konon juga hasil rekomendasi PDIP. “Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung adalah endorsement PDIP,” kata Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, Kamis (24/10).

Kemendagri adalah portofolio untuk partai pemenang pemilu. Pada Kabinet Kerja, PDIP selaku pemenang Pileg 2014 mengutus kadernya, Tjahjo Kumolo, sebagai bos Kemendagri.

Di era Kabinet Indonesia Maju, instansi tersebut kini dipimpin oleh mantan Kepala Polri Jenderal Pol. (Purn) Tito Karnavian. August berpendapat mustahil Tito mendapatkan posisi tersebut tanpa restu PDIP.

Menteri yang mengurus PNS yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kemudian diberikan kepada Tjahjo Kumolo. Dia adalah kader PDIP. Kader Banteng lainnya adalah Pramono Anung yang menjabat Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial, Juliari Batubara, Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Wakil Menteri Perdagangan Wempi Wetipo.

Baca Juga: Buang Muka Megawati, Jalan Gelap Surya Paloh

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, diberi julukan Bapak Daendels Indonesia era kini, juga simpatisan PDIP.

Nasdem Masygul

Partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja atau KIK naga-naganya tidak terlalu meributkan dominasi PDIP. Maklum, Sang Merah memang pemenang pemilu. Partai-partai lain hanya sebagai penggembira saja. Terpenting, mereka juga dapat kursi kendati pos yang diberikan tidak cukup strategis untuk menyuplai gizi partai.

Boleh jadi, hanya Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, yang cukup kentara agak masygul. Soalnya, posisi kadernya di Kejaksaan Agung digantikan figur yang direkomendasikan PDIP. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyebut PDIP tidak konsisten. PDIP sebelumnya menyampaikan wacana agar Jaksa Agung diberikan pejabat karier kejaksaan. Nyatanya, yang diangkat orang yang dekat dengan PDIP. 

Ketika HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung, Partai Nasdem merasa perkasa. Prasetyo adalah kader Nasdem. Banyak kader-kader partai lainnya merapat ke Nasdem, untuk “mencari aman”. Konon ada juga yang merasa kena “teror” penegak hukum itu.

Ridwan Kamil saat masih menjadi Wali Kota Bandung pernah mengakui alasannya mengapa menerima pinangan Nasdem untuk menjadi calon Gubernur Jawa Barat. “Tiba-tiba Nasdem tidak banyak mikir di pos yang sama itu. Langsung saja mendeklarasikan. NasDem ini Pak, dia punya media. Dia punya kejaksaan,” ujarnya. “Jadi kalau saya tolak, kemungkinan lebih banyak mudharatnya Pak. Kepada saya atau pembangunan Kota Bandung,” sambungnya.

Menurut RMOL, pernyataan itu disampaikan Emil di Pondok Pesantren Pagelaran III Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, Minggu, 23 April 2018. Itu dalam rangka Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW 1438 H sekaligus deklarasi dukungan Komunitas Pesantren se-Jawa Barat agar Ridwan Kamil bisa mencalonkan diri dalam Pilgub Jabar 2018, melalui jalur perseorangan/independen. Pernyataan Emil, panggilan Ridwan Kamil, itu direkam dalam video berdurasi sekitar 2,5 menit. Video itu pun viral.

Kini, Emil menjadi Gubernur Jawa Barat setelah memenangkan pilkada. Nasdem mempunyai jasa besar atas kemenangan tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh merupakan pemilik Metro TV dan Media Indonesia. Selain itu, Jaksa Agung HM Prasetyo juga adalah politikus Partai Nasdem.

Nah, itu pula yang membuat PDIP tak ingin Jaksa Agung diberikan kepada partai politik. Kritik PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto menyerukan, sosok yang akan mengisi jabatan strategis pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang sebaiknya sosok yang terlepas dari intervensi politik.

Alat Kekuasaan

Maka wajar jika banyak pihak mengkritisi PDIP yang merekomendasikan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Irma pun menyindir, sebaiknya PDIP konsisten. "Memang sebaiknya kita konsisten. Kemarin pada ribut jika Jaksa Agung dari partai atau diusung oleh partai akan jadi alat partai, sebaiknya mari sama-sama konsisten," katanya.

Di sisi lain, Hasto menampik tuduhan itu. Ia bilang Burhanuddin bukan titipan PDIP. Sama seperti saat memilih menteri, pemilihan jaksa agung sepenuhnya merupakan hak prerogratif Presiden. Menurut Hasto, Burhanuddin terpilih sebagai Jaksa Agung bukan karena bersaudara dengan politikus PDIP. "Di-endorse Pak Jokowi, karena yang memutuskan Pak Jokowi," kata Hasto Kamis (24/10).

Baca Juga: Mengirim Sang Buah Hati Untuk Jadi Menteri

Hasto mengatakan, PDI-P tidak pernah ingin menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Dengan demikian, pihaknya melihat pemilihan jaksa agung harus berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat bersangkutan. "Jadi, jaksa agung dilihat dari keputusan politiknya, apakah dia perjuangkan keadilan yang didasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu, maka kami nilai jadi jaksa agung itu tidak diukur dengan individu, seseorang tapi dari keputusan politiknya," kata Hasto.

Di sisi lain, seakan hendak mengusir kekhawatiran pihak-pihak tertentu, Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan ia dipilih Jokowi karena latar belakangnya sebagai jaksa karier. Ia membantah sebagai titipan PDI-P. "Enggak ada, saya diambil (karena) profesional, sama sekali tidak (diusulkan) PDI-P," ujarnya.

Burhanuddin adalah adik dari politikus PDIP Tubagus Hasanuddin yang merupakan mantan calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018 lalu. Namun ia menegaskan bahwa hal itu harusnya tidak membuat jabatan yang ia emban saat ini dikaitkan dengan partai berlambang banteng tersebut. "Apakah misalnya kakak saya tokoh PDI-P apakah saya tidak boleh? Jangan terus kakak saya tokoh PDI-P kemudian hak keperdataan saya hilang," katanya.

Baca Juga: "Mega” Politik

Burhanuddin memulai kariernya di lingkungan kejaksaan pada tahun 1989 sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi. Sepanjang kariernya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulsel, hingga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mash meyakini penunjukkan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung berdasarkan faktor kedekatan keluarga. "Sebagai adik kandung dari Tubagus Hasanudin," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10).

Dia mensinyalir ada kepentingan politik di balik pemilihan Jaksa Agung ini dan tak ubahnya dengan Jaksa Agung periode sebelumnya, HM Parestyo dari Partai Nasdem. Boyamin pun meragukan Jaksa Agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independen terlepas dari kepentingan politik jika terpilihnya Burhanuddin karena kedekatan terhadap parpol.

Terlepas dari itu semua, sudah sepantasnya kita terus memantau sepak terjang Mendagri Tito Karnavian dan Jaksa Agung S.T. Burhanudin ketimbang larut dalam sinyalemen berlebihan mengenai dua figur tersebut.

BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.