Kursi Menteri Bagi Orang-orang yang Kalah

Ceknricek.com -- Orang orang kalah adalah:

Orang orang baik tanpa empati

Anak anak muda minus idealisme

Manusia manusia pembesar

Miskin kebijaksanaan

Orang orang tanpa keberpihakan

Orang orang yang tidak adil sejak dalam pikiran

Orang orang pintar yang tak mendidik

Pemimpin Pemimpin tanpa visi

Penggalan sajak David Efendi berjudul Sajak Orang-orang Kalah mencoba mendefinsikasi siapa sejatinya orang kalah itu. Sajak itu jelas tak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang selalu kalah. Tapi, jika ada yang ingin mengaitkan ya, silakan saja. 

Lagi pula, Prabowo kini telah membangun kesan bahwa dirinya kalah tapi tak telak-telak amat. Kalah tapi tak sampai habis-habisan. Itu sebabnya, ia dan para punggawanya menerima rangkulan Jokowi. Berpelukan dan cipika-cipiki, wuzz. Lalu, orang Gerindra kabarnya juga sudah menggelar tawar-menawar untuk ikut memerintah. 

Prabowo, melalui Gerindra, telah menyerahkan konsep pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan kepada Jokowi. Berikutnya, Prabowo akan memberi rekomendasi siapa-siapa yang pantas menjalankan konsep tersebut. 

Baca Juga: Kabinet 100 Menteri Era Jokowi

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengakui hal itu. Gerindra telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air. Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019.  Janji Prabowo itu misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau. 

Konsep tertulis tersebut telah diberikan kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait. Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, jika konsep tersebut disetujui, Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan. "Nah, ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang," katanya. 

Menteri Pertahanan

Kini berembus kabar, Jokowi telah menyiapkan tiga kursi menteri untuk Gerindra. Prabowo Subianto bakal didudukkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lalu, cawapres kalah Sandiaga Salahuddin Uno diberi jabatan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM. Satu lagi, mungkin Fadli Zon, akan diberi jabatan menteri atau jabatan setingkat menteri. Indikasi ke arah sana itu ada, yakni ketika Fadli tidak didudukkan partainya sebagai wakil ketua DPR lagi. 

Baca Juga: Apakah Gerindra Bakal Gabung Dengan Pemerintahan? Ini Kata Jokowi

Jokowi memberi isyarat pos yang bakal diberikan adalah menteri pertanian. Itu sesuai dengan fokus Gerindra dan Prabowo pada kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Selain Fadli, nama Edhy Prabowo juga banyak disebut sebagai pengganti Amran Sulaiman.

Kursi menteri untuk oposisi ini jelas demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan. Jokowi juga ingin memastikan smooth landing di akhir kepemimpinannya 2024 mendatang. 

Hanya saja, isu yang kini berembus kuat, “kebaikan” Jokowi tersebut, belum mendapat respons positif dari Gerindra. Prabowo merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk dirinya. Wantimpres tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima.

Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional. 

Ada satu harapan lagi. Pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diharapkan diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri. Pada tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. 

Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.

Hanya saja, Dasco membantah kabar bahwa partainya mengincar posisi Menteri Pertahanan. "Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco, Senin (7/10). 

Baca Juga: Gaduh Menuntut Balas Budi Kursi Menteri

Lagi pula, kendati Jokowi punya hak prerogatif, ia mesti berembuk dulu dengan partai pengusungnya untuk melibatkan partai oposisi. Hak prerogatif presiden itu, sebatas hak formal saja. Tanpa persetujuan partai pengusung yang diimami PDI Perjuangan, rasanya sulit bagi Jokowi untuk memberi porsi kepada Gerindra.

Puan Maharani mengingatkan, Jokowi belum mengajak partainya berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II. "Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan itu.

Puan menekankan, keputusan kader Partai Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Keputusan itu, harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya. "Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujarnya.

Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif presiden, hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung. "Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti," tutur Puan.

Jika tak ada aral melintang, pelantikan presiden dan wakil presiden akan digelar pada 20 Oktober 2019. Jika keinginan Gerindra memasukkan kadernya dengan membawa konsep kampanye Prabowo saat pilpres lalu menjadi kenyataan maka ini akan menjadi aneh. Pemerintahan mendatang adalah pemerintahan koalisasi posisi dan oposisi. Aneh, tapi menjadi biasa saja dalam politik. Hanya saja, langkah Gerindra akan menjadi pertaruhan bagi partai ini di masa mendatang.

BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.