03/13/2022, 13:59 WIB
CATATAN ILHAM BINTANG: Sepatutnya menjadi kewajiban Presiden Jokowi untuk menyetop wacana yang melecehkan konstitusi. Yang bisa membuat dia sendiri terjungkal terkena pasal pemakzulan.
04/25/2021, 16:47 WIB
“Sidang saya buka lagi. Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat, cekak aos, hanya mengenai pokok-pokok saja dan tuan-tuan semuanya mengerti, bahwa Undang-undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-undang Dasar sement
01/02/2021, 8:16 WIB
Maklumat Kapolri yang sedang diperbincangan komunitas pers nasional dapat mengamputasi demokrasi.
02/12/2020, 20:14 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) untuk memberikan kewenangan kepada MPR RI menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tidak serta merta mengembalikan MPR RI sebagai lembaga
02/11/2020, 17:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, sejak periode 2004-2009, dilanjutkan 2009-2014, kemudian 2014-2019, MPR RI seperti berada di persimpangan.
02/10/2020, 18:51 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kiprah Forum Komunikasi TNI-Polri (FOKO TNI-Polri) dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) yang masih aktif menjaga bangsa dan negara.
01/23/2020, 8:45 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesi, Din Syamsuddin, melihat ada gelagat Rancangan undang-undang tentang Omnibus Law menabrak UUD 1945.
01/21/2020, 9:53 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan setelah mengalami empat kali perubahan, UUD 1945 tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
12/23/2019, 22:27 WIB
Wacana amendemen UUD 1945 kian menguat. Belakangan ini pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mendatangi tokoh masyarakat organisasi massa, dan pimpinan partai politik.
11/06/2019, 11:06 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai para founding fathers Bangsa Indonesia sangat arif dan bijaksana dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak melarang adanya amandemen yang dilakukan oleh generasi bangsa.
