Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai jika di Indonesia saat ini sedang ramai pro-kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, di China justru sudah menerapkan model serupa sejak 1953.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan setelah mengalami empat kali perubahan, UUD 1945 tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Melalui forum Refleksi Akhir Tahun ini, di satu sisi saya berkesempatan untuk menyampaikan pikiran yang berkembang di MPR, dan di sisi lain saya juga berharap mendapatkan pandangan dan masukan mengenai pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR.

Wacana amendemen UUD 1945 kian menguat. Belakangan ini pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mendatangi tokoh masyarakat organisasi massa, dan pimpinan partai politik.

Roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat, dan sudah terbukti bahwa ragam perubahan itu menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.