Sumber: Gapki.id

Ironi Kelapa Sawit: Keruh di Hulu, Bersih di Hilir

Ceknricek.com -- Pemerintah menggalakkan penggunaan biofuel dengan dalih salah satunya mengurangi pencemaran udara. Bahan bakar nabati ini dibuat dari kelapa sawit. Sementara, dunia tahu bahwa perkebunan kelapa sawit kita menimbulkan masalah lingkungan yang jauh lebih pelik.

Kabar ini sudah lumayan lama. Isinya, mulai tahun depan, bahan bakar diesel sudah harus menggunakan campuran 30% kelapa sawit dan 70% solar atau disebut B30. Kini yang sudah dipraktikkan adalah B20. Hasilnya lumayan ciamik. Mesin diesel tetap menderu dan ngacir, walau filter oli mesti rajin ganti. Ini terjadi seiring dengan perubahan komponen bahan bakar.

Sukses itu yang mendorong pemerintah segera meningkatkan kandungan minyak nabati dalam campuran solar, menjadi 30:70. Uji coba B30 sudah dilakukan. Hasilnya juga tidak mengecewakan. Pemerintah pun tancap gas. Target 2021 sudah B100. Maknanya, bahan bakar mesin diesel akan menggunakan 100% bahan bakar nabati. Jadi, selamat tinggal energi fosil dan impor bahan bakar minyak.

Sumber: Bisnis

Pengembangan Flexy Engine

Ya, biofuel yang disebut greenfuel tersebut nanti 100% menggunakan CPO diproses sehingga bisa digunakan di mesin diesel dan untuk mesin combustion engine, bahkan untuk avtur.

Pemerintah mendorong penggunaan B100 yang diklaim setara dengan standar emisi Euro 4. Bahan bakar nabati ini, tidak lagi menggunakan pencampuran FAME (Fatty Acid Methyl Ester), melainkan melalui hidrogenasi.

Adapun standar emisi Euro 4 telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P20/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Katogeri M, Kategori N dan Kategori O. Aturan itu  menyebutkan standar emisi untuk mesin diesel mulai berlaku 4 tahun sejak diundangkan atau pada 2021 mendatang.

Baca Juga: Kementerian ESDM: B20 Tingkatkan Performa Kendaraan

Penggunaan B100 juga mendorong pengembangan flexy engine (mesin fleksibel) bersamaan dengan kendaraan listrik melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

Flexy engine termasuk jenis yang bakal mendapatkan insentif dalam harmonisasi peraturan pemerintah No.41/2013 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bersama dengan kendaraan listrik. Flexy engine mendapatkan insentif maksimal 8% pada aturan baru nanti.

Selama ini, minyak sawit Indonesia sebagian besar diproduksi dalam bentuk minyak mentah sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dan minyak kernel sawit (PKO).

Lewat kebijakan greenfuel, belakangan penggunaan minyak sawit sebagai biodiesel meningkat pesat. PT Pertamina (Persero) mencatat penyerapan bahan nabati untuk campuran biosolar atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sudah mencapai 3,2 juta kiloliter atau 59% dari alokasi 2019.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Kebijakan B20 Hemat Anggaran Negara US$5,5 Miliar per Tahun

Pertamina memiliki 111 terminal BBM untuk mendistribusikan B20, sedangkan titik pencampuran FAME dilaksanakan di 29 titik pencampuran yaitu 26 terminal BBM dan tiga kilang.

Sumber: indonesia.go.id

Asyiknya lagi, sejak Mei 2019, Pertamina sudah menghentikan impor diesel karena kebutuhan minyak solar di dalam negeri sudah bisa dipenuhi dari hasil produksi kilang-kilang Pertamina. Untuk sektor industri, Pertamina melayani seluruh sektor industri yang membutuhkan jenis BBM diesel dengan biosolar.

Hingga kini, sektor listrik dan pertambangan adalah dua sektor terbesar yang menyerap biosolar.

Mengurangi Emisi

Nah, untuk menuju B100, maka program B30 akan diterapkan mulai tahun depan. Hasil pengujian B30 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan konsumsi bahan bakar itu akan meningkatkan daya rata-rata kendaraan sebesar 0,84% dan dapat mengurangi emisi CO sebesar 0,1 gram--0,2 gram per kilometer dan mengurangi emisi Pm sebesar 0,1 gram--0,08 gram per kilometer.

Sumber: Ekonomi Bisnis

Namun demikian, konsumsi bahan bakar rata-rata akan meningkat sebesar 0,87% dibandingkan penggunaan bahan bakar solar biasa.

Pelaku industri otomotif juga telah melakukan uji performa, termasuk di daerah dingin, Dieng, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan kemungkinan bahan bakar mengental karena suhu rendah dan dikhawatirkan menganggu kinerja mesin. Namun, hasilnya tidak terdapat masalah yang berarti.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit

Kendati demikian, masih terdapat perbedaan antara industri otomotif dengan produsen biodiesel. Industri otomotif ingin kandungan monogliserida (MG) content bisa 0,4 ppm, tetapi produsen biodiesel masih 0,5 ppm.

Deforestasi

Lahan sawit Indonesia 40,59% diusahakan oleh perkebunan rakyat; 54,43% oleh perkebunan besar swasta; dan 4,98% oleh perkebunan besar negara. Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA serta Komisi Pemberantas Korupsi mencatat luas perkebunan sawit berdasarkan citra satelit tahun 2014-2016 mencapai 16,7 juta hektare (ha). Sementara itu, data pemerintah untuk periode yang sama hanya 11,2 juta ha. Data terbaru oleh Kementerian Pertanian memperlihatkan bahwa luas lahan sawit mencapai 14,3 juta ha pada 2018.

Sumber: Dunia Energi

Seperti juga pada mobil listrik, mengalihkan bahan bakar diesel ke biodiesel memang bisa menekan pencemaran udara akibat gas buang. Ironisnya, untuk menghasilkan biodiesel itu perlu dibuka lahan sawit. Pembukaan lahan kelapa sawit menyebabkan deforestasi. Bahkan mengancam wilayah adat, memicu konflik agraria, menyebabkan kebakaran hutan, dan membahayakan ekosistem.

Dalam kurun 2001 hingga 2016, perluasan area perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada terjadinya deforestasi hingga 23%. Jumlah ini lebih besar dari deforestasi yang disebabkan oleh hutan industri perkayuan dan pertanian skala kecil yang masing-masing menyumbang 14% dan 15% hilangnya wilayah hutan Indonesia.

Perluasan perkebunan kelapa sawit juga mengancam wilayah adat. Tercatat, 211 wilayah atau sebesar 313 hektare wilayah komunitas adat tumpang tindih dengan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit.

Baca Juga: HGU Tetap Jadi Rahasia Negara  

Selain turut menyebabkan deforestasi dan mengancam wilayah adat, perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan masalah agraria. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan, konflik pertanahan paling banyak terjadi di sektor perkebunan, mencapai 144 kasus. Dari jumlah tersebut, 60% di antaranya terjadi di kawasan perkebunan sawit.

Perkebunan kelapa sawit juga punya andil atas penurunan kualitas udara karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kerap dikaitkan dengan aktivitas pembukaan lahan.

Sumber: trubus

Dalam kurun Januari hingga Agustus 2018, sebanyak 765 titik api berada di wilayah konsesi kehutanan dan perkebunan.  Selain itu, semakin maraknya perkebunan kelapa sawit berarti juga semakin banyaknya penggunaan pupuk yang membahayakan ekosistem. Beberapa pupuk berbahaya ekstrim dan berbahaya tinggi masih banyak digunakan. Padahal berbagai macam pupuk kimia tersebut sangat beracun bagi ikan, burung, maupun binatang liar yang hidup di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan biodiesel ini naga-naganya keruh di hulu, bening di hilir. Persoalannya, bening di hilir itu takkan sanggup menebus keruh akibat pembukaan lahan sawit itu. Itulah ironi itu.

BACA JUGA: Cek SEJARAH, Opini Terkini Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini. 



Berita Terkait